Sambut Baik Koperasi Merah Putih, Sultan: Agar Desa Menjadi Produktif dan Mandiri

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengaku sangat antusias dengan rencana Pemerintah membentuk koperasi Merah Putih di setiap desa.

Mantan ketua HIPMI Bengkulu itu mengatakan pihaknya sudah lama memberikan perhatian dan masukan agar pemerintah memperbanyak koperasi produksi di desa. Pihaknya optimistis Koperasi produksi dan BUMDes merupakan lokomotif perekonomian desa dan daerah.

"Desa dan koperasi merupakan dua hal yang identik dengan nilai kekeluargaan dan kegotong-royongan, harapannya adalah agar desa dan daerah semakin produktif dan mandiri. Sebagai bangsa, kita patut mengapresiasi pembentukan nusantaraterkini.co/tag/koperasi-merah-putih" class="article-tag-link" rel="tag">Koperasi Merah Putih oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," ujarnya, pada, Senin (10/3/2025).

Baca Juga: Komisi VII Dukung Pemerintah Kembangkan Koperasi ke Sektor Usaha Besar

Lebih lanjut, Sultan mendorong agar koperasi merah putih dipersiapkan secara matang dengan pendekatan manajemen yang profesional. Koperasi tidak sekedar menjadi lembaga keuangan mikro, tapi menjadi industri dan hilirisasi komoditas unggulan di setiap atau beberapa desa.

"Yang paling penting adalah bagaimana memastikan koperasi Merah Putih dapat menunjang produktivitas sektor riil dan memiliki kemampuan dalam meningkatkan value added komoditas unggulan yang dihasilkan oleh masyarakat", tegasnya.

Baca Juga: Menkop Budi Arie Bentuk Pos Pengaduan: Siasat Entaskan Masalah Koperasi

Sultan mengatakan, kehadiran koperasi Merah Putih akan menjadi program yang paling disambut baik dengan antusiasme yang tinggi oleh emak-emak (ibu-ibu) sebagai pelaku industri rumah tangga di desa-desa. Tentunya jika koperasi Merah Putih memberlakukan skema pembiayaan yang proporsional.

"Artinya, skema pembiayaan koperasi Merah Putih harus dilakukan berbasis komoditas unggulan tertentu yang dihasilkan secara massal di desa tertentu. Sehingga manajemen koperasi tidak perlu menetapkan bunga utang atau jaminan kredit kepada masyarakat", tutupnya.

(cw1/Nusantaraterkini.co)