Said Abdullah: Destry-Aida Pilihan Teknokratis Prabowo untuk Pimpin BI

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto mengajukan Destry Damayanti sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Aida S Budiman sebagai calon Deputi Gubernur Senior BI merupakan pilihan berbasis teknokrasi.

Said mengatakan, Destry dan Aida bukan sosok baru di sektor keuangan. Keduanya memiliki rekam jejak panjang sebelum menduduki posisi pimpinan di Bank Indonesia. Rekam jejak tersebut dinilai menjadi modal penting untuk mendapatkan kepercayaan pelaku pasar.

“Pilihan Presiden Prabowo mengajukan Destry dan Aida adalah pilihan teknokrasi. Langkah ini menepis anggapan politisasi BI dan menunjukkan komitmen untuk menjaga pasar keuangan tetap kondusif,” kata Said, Selasa (18/8/2026).

Menurut dia, pengalaman Destry dan Aida juga menjadi investasi kepercayaan bagi pasar di tengah kondisi perekonomian global yang penuh gejolak.

Said mencontohkan kondisi pasar ketika Perry Warjiyo mengundurkan diri dari posisi Gubernur BI. Menurutnya, pasar tidak mengalami gejolak berarti karena kepemimpinan sementara BI berada di bawah Destry bersama jajaran yang ada.

Karena itu, Said menilai rekam jejak kedua kandidat tersebut dapat menjadi modal awal untuk menghadapi tantangan kepemimpinan BI ke depan.

“Kita tidak ingin merusak independensi BI yang merupakan buah reformasi. Yang kita perlukan saat ini adalah peran masing-masing dengan kepemimpinan sektor keuangan yang jelas, terukur, serta memberikan kepastian arah kebijakan ke depan terhadap para pelaku pasar,” ujarnya.

Tantangan Kebijakan BI

Said menyebut BI memiliki dua mandat utama, yakni menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Selain itu, melalui regulasi baru, BI juga mendapat tugas untuk berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Namun, menurut Said, Indonesia masih membutuhkan core policy atau kebijakan inti yang dapat menjadi kerangka dalam menentukan arah kebijakan moneter nasional.

Ia membandingkan kebijakan Indonesia dengan China dan Amerika Serikat. China, kata Said, memiliki kecenderungan menjaga nilai yuan agar lebih lemah terhadap dolar AS sehingga produk ekspornya lebih kompetitif di pasar global.

Sementara itu, Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir menghadapi persoalan inflasi dan defisit perdagangan. Kondisi tersebut turut memengaruhi arah kebijakan moneter AS yang cenderung mempertahankan kekuatan dolar AS.

“Refleksi dari kebijakan Tiongkok dan Amerika Serikat, sejujurnya kita belum memiliki narasi kebijakan untuk mengerangkai arah kebijakan fiskal dan moneter,” katanya.

Karena itu, Said menilai Menteri Keuangan dan pimpinan BI yang baru perlu segera merumuskan arah kebijakan fiskal dan moneter yang menjadi core policy nasional.

Menurut dia, pemerintah perlu menentukan apakah kebijakan ke depan akan lebih diarahkan untuk memperkuat ekspor komoditas dengan dukungan pelemahan rupiah secara terbatas, atau memprioritaskan pengendalian inflasi pangan dan energi yang sebagian masih ditopang impor dengan menjaga kekuatan rupiah.

“Hal inilah yang perlu dirumuskan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI ke depan. Orkestrasi ini penting sekaligus untuk mengirim sinyal ke pasar tentang arah kebijakan moneter ke depan,” ujar Said.

Said juga optimistis koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya dan calon Gubernur BI Destry Damayanti dapat berjalan baik. Menurutnya, hubungan keduanya yang telah terjalin lama menjadi modal untuk membangun sinergi dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan moneter nasional.

Ia berharap kepemimpinan baru BI mampu berbagi peran dengan pemerintah secara jelas, tanpa mengurangi independensi bank sentral.

“Harusnya tidak sulit bagi keduanya untuk bekerja bersama, merumuskan core policy, dan berbagi peran,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)