Refleksi 2 Tahun Prabowo-Gibran, Universitas Paramadina Soroti Komunikasi Publik

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Universitas Paramadina menggelar webinar diskursus publik bertajuk “Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Evaluasi Komunikasi Pemerintahan”, Sabtu (17/10/2026). Forum yang menjadi bagian dari Temu Alumni Magister Ilmu Komunikasi (PGSC) ini menyoroti pentingnya penguatan fondasi komunikasi publik serta pendekatan empati dalam penyampaian kebijakan negara.

​Diskusi kritis tersebut dihadiri Rektor Universitas Paramadina, Prof Dr Didik Junaidi Rachbini, serta menghadirkan jajaran pejabat pemerintah, analis politik, akademisi, hingga praktisi media.

​Deputi II Bidang Materi dan Diseminasi Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI), Fahd Pahdepie, mengatakan, tugas utama Bakom RI adalah memastikan program pemerintah tersampaikan secara transparan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.

​“Yang pertama, pikiran Presiden dan program terbaik Pemerintah itu pesannya harus sampai kepada rakyat, bahkan di level yang paling bawah. Di saat yang bersamaan, Bakom juga harus bisa mendengarkan dan menghimpun input dari masyarakat, kritik dan keluhan dari rakyat agar sampai kepada Presiden atau Pemerintah,” kata Fahd Pahdepie.

Sementara itu, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, menyoroti dinamika penurunan kepuasan publik terhadap eksekutif akibat belum maksimalnya saluran komunikasi pemerintah. Ia mencatat adanya masalah kelembagaan di tingkat penyebar informasi.

​“Dalam dua tahun, sudah ada tiga kali pergantian pimpinan Bakom RI dan pergantian nomenklatur. Ini membuktikan ada problem besar dalam plan communication Pemerintah,” ujar Arya Fernandes.

Pentingnya Komunikasi Empatis dan Ruang Sipil

​Dari perspektif praktisi media, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Prabunindya Revta Revolusi, menilai instrumen komunikasi pemerintah saat ini diibaratkan seperti rumah mewah yang berdiri di atas fondasi yang rapuh.

​“Untuk memperkuat komunikasi, di antaranya perlu ada komunikasi yang empatik dengan masyarakat, dimulai dari mendengar. Saat krisis, empatilah terlebih dahulu, baru kemudian klarifikasi,” tegas Prabu Revolusi.

Pandangan senada disampaikan Direktur Eksekutif Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Tunggal Pawestri. Ia mengingatkan, komunikasi kebijakan harus inklusif dan tidak sekadar menjadi etalase keberhasilan.

​“Komunikasi pemerintah itu bukan etalase untuk sekadar memajang keberhasilan. Komunikasi itu bukan cuma pengumuman satu arah, tapi juga harus mendengar, memberi warga tempat untuk bersuara serta ikut menentukan kebijakan,” ujar Tunggal Pawestri.

Menutup diskusi, Dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Abdul Malik Gismar, menekankan pentingnya menyatukan kemampuan persuasi dengan tanggung jawab sosial demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

(Emn/Nusantaraterkini.co)