PRI Fokus Bangun Kader dan Siapkan Verifikasi KPU

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Indonesia (PRI), Prof. Budi Pramono, menegaskan partainya tidak hanya berorientasi pada target parliamentary threshold 5 persen, tetapi juga menyiapkan fondasi organisasi untuk jangka panjang.

Budi mengatakan, target 5 persen tetap menjadi bagian dari agenda PRI sebagai partai baru. Namun, menurutnya, penguatan basis kader dan tata kelola partai menjadi perhatian utama.

“Secara parliamentary interest, 5 persen bukan berarti semata-mata kita fokus ke sana. Itu memang ada di benak kita dan memang harus kita capai, apalagi kita partai baru,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (1/10/2026).

Ia menuturkan, PRI ingin membangun basis kader politik yang kuat. Hal itu perlu didukung dengan roadmap yang jelas terkait mekanisme kerja dan keberlangsungan organisasi partai.

“Jangka panjangnya adalah kita harus benar-benar memperbaiki basis kader perpolitikan. Itu jauh lebih kita pikirkan,” ujarnya.

Selain kaderisasi, Budi menekankan pentingnya meningkatkan kemampuan setiap individu yang berada di dalam struktur PRI. Menurutnya, seluruh aspek tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi proses verifikasi partai politik.

Budi menyebut PRI perlu memastikan kesiapan administrasi, termasuk validitas Kartu Tanda Anggota (KTA) dan kesiapan sumber daya manusia. Setelah aspek administrasi terpenuhi, partai juga harus siap menghadapi verifikasi faktual.

“Secara faktual harus kita nyatakan bagaimana dengan kantor tetapnya. Kantor tetapnya siap tidak diverifikasi? Kantor tetapnya siap tidak dilihat kinerjanya, sistem di sana?” katanya.

Dalam aturan Pemilu, proses verifikasi partai politik mencakup pemeriksaan administrasi dan, bagi partai yang memenuhi ketentuan tertentu, verifikasi faktual. Persyaratan juga mencakup struktur kepengurusan, keanggotaan, serta kantor tetap. 

Karena itu, Budi menegaskan PRI akan mempersiapkan seluruh unsur organisasi agar visi, misi, filosofi, lambang, hingga struktur partai dapat dibuktikan secara nyata sesuai persyaratan yang ditetapkan KPU.

“Ini adalah bentuk-bentuk faktual yang memang kita harus yakinkan bahwa visi, misi, kemudian filosofi, lambang dan lain sebagainya PRI ini benar-benar dilaksanakan, benar adanya sehingga memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh KPU,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)