Praktisi Kesehatan Imbau Pemerintah Terus Pantau Penularan Mpox

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Praktisi Kesehatan Masyarakat dr Ngabila Salama meminta pemerintah untuk terus memantau mekanisme penularan dari cacar monyet atau monkeypox (Mpox) untuk mencegah penyebarannya.

“Terus dipantau mekanisme penularan setiap kasus dan melihat perkembangan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan kejadian di sejumlah negara,” katanya, Kamis (29/8/2024).

Ngabila mengatakan perlu untuk mengetahui apakah ada laporan kasus airborne (penyebaran lewat udara) pada kasus Mpox karena kalau ini yang terjadi bisa mempercepat penularan seperti kasus penularan Covid-19.

Kemudian, sebutnya, pemerintah sebaiknya melakukan whole genome sequencing (WGS) pada setiap kasus positif Mpox untuk melihat varian yang ada.

“Trennya apakah varian tersebut lebih cepat menular atau ada dampak fatalitas atau kematian yang tinggi,” kata Ngabila.

Selanjutnya adalah mitigasi risiko jika terjadi eskalasi kasus dengan cara mendeteksi, mencegah, dan merespons.

“Deteksi dengan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) dan WGS, lalu pencegahan dengan vaksinasi baik program gratis atau berbayar dan merespons dengan kapasitas ruang isolasi dan rujukan tingkat pertama dan lanjutan,” tuturnya.

Menurutnya, Mpox harus dianggap sebagai penyakit menular seksual sehingga pendekatannya lebih kepada pencegahan.

“Sebaiknya vaksinasi secara umum dapat dijual bebas dan masuk dalam rekomendasi Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) untuk jadwal imunisasi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas Obat dan Minuman (BPOM), Indonesia Technical Advisory Group of Immunization (ITAGI) dan Kemenkes RI,” kata dia.

Ngabila mengatakan vaksinasi tersebut mirip vaksinasi Human Papillomavirus (HPV) yang dapat mencegah penyakit menular seksual virus HPV yang selanjutnya bisa menyebabkan kanker terbanyak pada wanita seperti kanker serviks, kanker leher atau kanker rahim.

“Beberapa negara jika meminta syarat untuk vaksinasi Mpox juga bisa diberikan International Certificate of Vaccination (ICV) buku kuning bukti vaksinasi secara mandiri,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena meminta kepada Kemenkes segera beraksi cepat untuk memastikan fenomena gejala kasus Mpox (cacar monyet) segera diatas.

"Sejak adanya kasua Mpox (cacar monyet) kami sudah meminta Kemenkes mengaktifkan early warning sistem yang perlu disiagakan untuk memastikan bahwa kalau ada fenomena gejala semacam ini sudah bisa hidupkan," katanya.

Disisi lain, Waketum Partai Golkar ini meminta kepada rumah sakit-rumah sakit yang sudah menjadi rujukan sudah mulai bergerak, kemudian teman-teman yang ada dibatas pintu masuk baik itu di udara, laut dan darat sudah dipersiapkan untuk mengantisipasi kasus Mpox ini.

Selain itu, Melki pun mendapat informasi Kemnekes sedang berupaya menyiapkan obat-obatan ini ada terutama di Rumah sakit-rumah sakit rujukan.

"Memang kasus ini sudah ada tapi sudah diidentifikasi meskipun belum membesar dengan jumlah yang masih bisa dikontrol untuk disiapkan segala kebutuhan diperlukan," tegas legislator dapil NTT ini.

Sekedar informasi, terdapat dua Clade Monkeypox virus, yakni Clade I berasal dari Afrika Tengah (Congo Basin) dengan subclade 1a. Subclade 1a ini memiliki case fatality rate (CFR) lebih tinggi daripada clade lain dan ditularkan melalui beberapa mode transmisi.

Sementara itu, subclade 1b ditularkan sebagian besar dari kontak seksual dengan CFR 11%. Berbeda dengan Clade I, Clade II berasal dari di Afrika Barat dengan subclade IIa dan IIb dengan CFR 3,6%. Clade II memiliki CFR rendah dengan kasus sebagian besar berasal dari kontak seksual pada saat wabah pada 2022.

Para ilmuwan menemukan ribuan kasus Clade I dalam kasus Mpox pada 16 negara di Afrika dengan tingkat kematian mencapai 3-4 persen. Oleh karenanya edukasi dan kesadaran masyarakat harus gencar dilakukan, termasuk melalui berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, televisi, radio, serta kampanye langsung di komunitas-komunitas lokal.

(cw1/Nusantaraterkini.co)