Percepat Pembangunan Desa, Pemprov Sumut Siapkan Bantuan Khusus Hingga Rp50 Miliar untuk Kampung Kreatif
Pemprov Sumut siapkan BKK Rp5-50 miliar per kawasan untuk Kampung Kreatif Sumut Berkah guna mempercepat pembangunan dan mengentaskan kemiskinan.
Nusantaraterkini.co, MEDAN-Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp5 miliar hingga Rp50 miliar per kawasan untuk mendukung Program Kampung Kreatif Sumut Berkah. Program berbasis intervensi terpadu ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan desa, mengentaskan kemiskinan, serta menaikkan kelas desa-desa berstatus tertinggal di Sumatera Utara.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Timur Tumanggor, mengimbau seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengusulkan desa maupun kelurahan potensial sebelum batas akhir penjaringan.
“Bagaimana kita membantu tugas Pak Gubernur mewujudkan impian Kampung Sumut Berkah ini terlaksana di Sumatera Utara. Setidaknya desa yang sangat tertinggal bisa naik kelas, dari tertinggal menjadi berkembang, dan kalau memungkinkan menjadi desa maju,” ujar Timur saat memimpin rapat koordinasi di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (21/8/2026).
Berdasarkan data Kepmendes Nomor 342 Tahun 2025, dari total 5.417 desa di Sumut, tercatat masih ada 707 desa tertinggal dan 521 desa sangat tertinggal yang memerlukan intervensi pembangunan kawasan secara berkesinambungan.
Plt Kepala Dinas PMD Dukcapil Sumut, Muhamad Suib, menambahkan, proposal pengajuan wajib dikaji dan didampingi oleh pemerintah daerah setempat sebelum masuk ke tahap verifikasi oleh tim ahli.
"Potensi lokal, kondisi masyarakat, ekonomi, pertanian, lingkungan, pelayanan dasar, tata kelola pemerintahan, hingga akses pasar menjadi bagian yang akan diperhatikan dalam proses penjaringan," terang Suib.
Penjaringan proposal diperpanjang hingga akhir Agustus 2026, dilanjutkan dengan verifikasi administrasi dan faktual hingga Oktober 2026. "Penetapan penerima program dijadwalkan secara simbolis pada Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2026, sedangkan alokasi anggaran dan pelaksanaan fisik akan direalisasikan melalui APBD Sumut Tahun Anggaran 2027," pungkasnya.
(Emn/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
EKONOMIRupiah Melemah Nyaris Rp18.200 per Dolar AS, BI Sumsel Beberkan Faktor Penyebabnya
Rozie Winata·5 menit yang lalu -
POLITIKFirman Soebagyo: Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Ancam Kedaulatan Negara
Rozie Winata·13 menit yang lalu -
SEPAKBOLAManchester United di Zona Degradasi, Patrick Dorgu Desak Klub Introspeksi Mendalam
Rozie Winata·48 menit yang lalu -
NASIONALAlih Status PPPK Jadi Penuh Waktu Mulai 2027 Harus Diikuti Peningkatan Kesejahteraan
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALTamsil Linrung Apresiasi Ketegasan Kapolri Usut Penyadapan Ilegal: Tak Ada yang Kebal Hukum
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALNiat Melerai Pertikaian Orang Tua, Wanita di Palembang Malah Dianiaya
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
PENDIDIKANPascakeputusan MK dan MA, Pemerintah Diminta Evaluasi Aturan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
EKONOMIIHSG Berpeluang Tembus 5.200 Pekan Ini, Simak Sentimen Pasar dan Saham Pilihan Investor
hendra·3 jam yang lalu -
NASIONALPrabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Kasus Penyadapan, Suyudi: Komitmen Jaga Stabilitas Institusi
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
PERISTIWAHelikopter Karhutla Jatuh di Sungai Barito, Rina Sa’adah Tekankan Keselamatan Petugas
Rozie Winata·3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan