Tamsil Linrung Apresiasi Ketegasan Kapolri Usut Penyadapan Ilegal: Tak Ada yang Kebal Hukum

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tamsil Linrung, mengapresiasi langkah tegas Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dalam mengusut dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi sinyal positif bagi penegakan hukum sekaligus momentum penting untuk mendorong pembenahan internal institusi kepolisian.

Ia menilai, keberanian mengusut dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan mantan pimpinan tertinggi Polri merupakan ujian nyata terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

“Ini menjadi momentum penting bagi penegakan hukum di Indonesia. Kita patut mengapresiasi ketegasan Kapolri Jenderal Suyudi. Ada harapan baru bahwa hukum benar-benar harus berdiri di atas semua kepentingan. Tidak boleh ada orang yang kebal hukum, siapa pun dia dan setinggi apa pun jabatannya,” ujar Tamsil, Senin (9/11/2026).

Ia menegaskan, proses penegakan hukum harus berjalan secara objektif, transparan, dan profesional tanpa dipengaruhi jabatan, pangkat, maupun posisi seseorang di dalam institusi negara.

Menurutnya, ketika dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan mantan Kapolri dan sejumlah perwira tinggi turut diusut, hal itu menjadi pesan kuat bahwa tidak ada institusi maupun individu yang berada di atas hukum.

Tamsil juga mengingatkan agar dugaan penyadapan ilegal tidak dianggap sebagai persoalan biasa. Sebab, praktik penyadapan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan dan prosedur hukum yang sah berpotensi melanggar hak privasi warga negara serta mengancam prinsip demokrasi dan negara hukum.

Karena itu, ia berharap penanganan perkara tersebut dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pengungkapan pihak-pihak yang terlibat. Aspek pertanggungjawaban hukum serta evaluasi terhadap sistem pengawasan internal kepolisian juga perlu menjadi perhatian.

Bagi Tamsil, penanganan perkara ini menjadi kesempatan bagi kepemimpinan baru Polri untuk membuktikan komitmen terhadap supremasi hukum, transparansi, dan kepercayaan publik.

“Penegakan hukum harus berlaku untuk semua. Justru di situlah kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dibangun,” demikian Tamsil.

(LS/Nusantaraterkini.co)