Firman Soebagyo: Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Ancam Kedaulatan Negara

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo menegaskan, dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo harus disikapi secara serius karena berpotensi menyangkut kedaulatan dan keamanan negara.

Firman meminta semua pihak tidak terjebak dalam polemik siapa yang benar atau salah, mengingat proses hukum masih berjalan.

Ia menekankan pentingnya menghormati asas praduga tak bersalah serta menyerahkan penanganan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum secara profesional dan transparan.

Menurut Firman, penyadapan dalam negara hukum hanya dibenarkan apabila memiliki dasar hukum yang jelas, mendapatkan izin pejabat berwenang, dan dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum. Jika dilakukan di luar prosedur, tindakan tersebut berpotensi menjadi pelanggaran hukum.

Ia menyebut ada tiga ancaman serius dari penyadapan ilegal terhadap Kepala Negara, yakni kebocoran rahasia negara, melemahnya wibawa Indonesia di mata internasional, serta terganggunya kedaulatan rakyat akibat adanya potensi intervensi terhadap pengambilan keputusan Presiden.

"Kalau seorang Presiden dalam mengambil keputusan dibayang-bayangi oleh hasil penyadapan yang tidak sah, maka yang berkuasa bukan lagi rakyat, tapi pemilik hasil sadapan itu," tegas Firman kepada Nusantaraterkini.co, Senin (9/11/2026).

Sebagai Wakil Ketua Fraksi Golkar di MPR, Firman juga mengingatkan bahwa persoalan tersebut dapat berdampak terhadap kepercayaan investor dan iklim usaha. Sebab, dunia usaha membutuhkan kepastian hukum serta stabilitas politik untuk menjamin keamanan investasi.

Karena itu, ia mendesak aparat penegak hukum mengusut persoalan ini secara transparan dan tanpa tebang pilih. Firman juga meminta DPR RI dan pemerintah segera menuntaskan RUU Penyadapan agar terdapat kepastian mengenai kewenangan, mekanisme perizinan, tujuan, dan batas waktu penyadapan.

Di sisi lain, masyarakat diimbau tetap tenang, tidak terprovokasi, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

"Ini bukan soal membela satu orang. Ini soal membela negara. Hari ini yang menjadi objek adalah Presiden Prabowo. Besok, bisa saja Presiden siapa pun. Institusi Kepresidenan sebagai simbol kedaulatan negara harus kita lindungi bersama sesuai konstitusi," pungkas Firman Soebagyo yang juga Anggota Baleg DPR ini.

(LS/Nusantaraterkini.co)