Alih Status PPPK Jadi Penuh Waktu Mulai 2027 Harus Diikuti Peningkatan Kesejahteraan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin, menyambut positif kebijakan pemerintah yang menetapkan pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027.

Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam memberikan kepastian status dan meningkatkan kesejahteraan aparatur yang selama ini telah mengabdi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Khozin mengatakan, Komisi II DPR RI selama ini banyak menerima aspirasi dari berbagai kelompok profesi, mulai dari asosiasi guru, dosen, tenaga medis, petugas pemadam kebakaran, hingga anggota Satpol PP terkait ketidakpastian status kepegawaian.

“Kami di Komisi II DPR RI banyak menerima aspirasi dari berbagai kalangan, mulai dari asosiasi guru, dosen, tenaga pemadam kebakaran, hingga Satpol PP. Kebijakan alih status ini menjadi jawaban nyata atas aspirasi masyarakat yang selama ini diperjuangkan,” ujar Khozin, Senin (9/11/2026).

Menurutnya, pengalihan status tersebut mencakup berbagai formasi profesi, termasuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, personel Satpol PP, petugas pemadam kebakaran, serta tenaga teknis operasional.

Ia menilai, kebijakan yang merupakan hasil kesepakatan DPR RI bersama pemerintah tersebut menjadi momentum penting untuk memberikan kepastian kerja sekaligus perlindungan terhadap hak-hak aparatur.

“Kesepakatan pengalihan status ini merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian bagi para pegawai yang selama ini berkontribusi penuh dalam penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai daerah,” katanya.

Meski demikian, Khozin mengingatkan agar perubahan status menjadi PPPK penuh waktu tidak hanya berhenti pada aspek administratif. Peningkatan status harus diikuti dengan peningkatan profesionalisme, kedisiplinan, dan produktivitas kerja.

Menurutnya, pemerintah daerah dan instansi terkait juga perlu memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pegawai agar mereka dapat menjalankan tugas secara optimal.

“Perubahan status ini harus menjadi titik awal untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas kerja. Kepastian status juga harus diikuti perhatian terhadap kesejahteraan pegawai agar mereka menjalankan tugas secara optimal,” tegasnya.

Selain itu, Khozin meminta pemerintah segera mematangkan regulasi teknis serta mekanisme pemenuhan hak finansial bagi pegawai yang akan dialihkan statusnya. Kejelasan prosedur dan transparansi dinilai penting untuk menghindari persoalan administratif dalam pelaksanaan kebijakan di daerah.

“Pemerintah perlu memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan baik, termasuk memberikan kejelasan mengenai mekanisme pengalihan status dan pemenuhan hak-hak pegawai tanpa ada kekeliruan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Khozin menegaskan bahwa pembenahan manajemen aparatur sipil negara (ASN) harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya diukur dari peningkatan kesejahteraan pegawai, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Ia juga mendorong penerapan evaluasi kinerja secara berkala dan objektif terhadap seluruh PPPK penuh waktu. Sistem penghargaan dan sanksi atau reward and punishment perlu diterapkan secara proporsional untuk menjaga integritas, disiplin, dan tanggung jawab aparatur.

“Sistem penilaian kinerja pegawai harus diperketat agar peningkatan status ini benar-benar membawa perubahan positif. Integritas dan dedikasi aparatur adalah modal utama pelayanan publik,” katanya.

Legislator asal Jawa Timur tersebut memastikan Komisi II DPR RI akan terus mengawal persiapan hingga pelaksanaan kebijakan pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu yang dijadwalkan mulai Januari 2027.

“Kami di Komisi II DPR akan mengawal ketat implementasi kebijakan alih status ini sampai tuntas. Masyarakat harus mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik, profesional, dan memiliki kepastian,” pungkas Khozin.

(LS/Nusantaraterkini.co)