Pascakeputusan MK dan MA, Pemerintah Diminta Evaluasi Aturan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah mengevaluasi aturan penyetaraan ijazah luar negeri menyusul putusan MK dan MA soal polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabumingraka.

Menurutnya, kedua putusan lembaga peradilan tersebut harus dihormati sebagai bagian dari proses penegakan hukum sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola administrasi pendidikan, khususnya terkait pengakuan dan penyetaraan ijazah luar negeri.

Ia menegaskan, polemik tersebut harus menjadi peringatan bagi pemerintah agar lebih cermat dalam mengambil keputusan administratif di bidang pendidikan.

Setiap kebijakan dan penerbitan dokumen pengakuan hasil pendidikan harus memiliki dasar hukum yang jelas, prosedur terukur, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian.

“Pendidikan merupakan urusan fundamental negara. Oleh karena itu, setiap keputusan administratif yang berkaitan dengan pengakuan dan penyetaraan ijazah harus dilakukan secara cermat, objektif, dan profesional, berpedoman pada dasar hukum yang jelas, prosedur yang transparan, serta mekanisme verifikasi yang akuntabel,” kata Lalu Hadrian, Senin (9/11/2026).

Ia menilai, putusan MK dan MA harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperkuat supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan.

Dalam putusannya pada perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan. Namun, permohonan tersebut tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon.

Sementara itu, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.

“Bagi kami, yang terpenting adalah bagaimana putusan lembaga peradilan ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Jangan sampai kelemahan dalam tata kelola administrasi pendidikan justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” ujarnya.

Selain itu, Lalu Hadrian menyoroti perlunya pembenahan regulasi penyetaraan ijazah bagi anak-anak Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri. Menurutnya, meningkatnya mobilitas masyarakat membuat semakin banyak warga negara Indonesia mengikuti pendidikan melalui berbagai sistem pendidikan internasional.

Karena itu, negara harus memberikan kepastian hukum agar hasil pendidikan yang diperoleh di luar negeri dapat diakui secara objektif ketika mereka kembali ke Indonesia.

Ia mendorong pemerintah menyusun pengaturan yang komprehensif, mulai dari persyaratan dokumen, verifikasi keaslian ijazah, pengakuan institusi pendidikan luar negeri, penilaian kesetaraan jenjang, konversi hasil belajar, hingga kewenangan lembaga yang menerbitkan surat keterangan penyetaraan.

Standar pelayanan, batas waktu penyelesaian, serta mekanisme pengaduan juga dinilai perlu diperjelas agar masyarakat memperoleh kepastian dalam proses pengurusan penyetaraan ijazah.

Lalu Hadrian mengingatkan, pemerintah sebenarnya telah memiliki sejumlah regulasi terkait pengakuan dan penyetaraan hasil pendidikan luar negeri. Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, terdapat Permendikbudristek Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Sementara itu, untuk jenjang pendidikan tinggi, pemerintah sebelumnya memiliki Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2022 tentang penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2024.

“Artinya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang sudah ada. Kita harus memastikan apakah pengaturan yang tersedia sudah cukup kuat, saling terintegrasi, dan mampu menjawab persoalan di lapangan. Jangan sampai ada celah pengaturan yang pada akhirnya merugikan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Lalu Hadrian menyebut persoalan pengakuan dan penyetaraan ijazah luar negeri perlu menjadi salah satu substansi yang diperkuat dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang diinisiasi Komisi X DPR RI.

Menurutnya, pengaturan mengenai pengakuan dan penyetaraan hasil pendidikan luar negeri perlu memiliki landasan hukum yang lebih kuat sehingga tidak hanya bergantung pada kebijakan administratif kementerian.

Komisi X DPR RI, lanjutnya, mendorong revisi UU Sisdiknas dapat menghadirkan kerangka hukum yang memberikan kepastian bagi seluruh warga negara, termasuk anak-anak Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Regulasi tersebut diharapkan mampu menyeimbangkan perlindungan hak masyarakat untuk memperoleh pengakuan atas hasil pendidikannya dengan kewajiban negara menjaga standar mutu, validitas, dan kredibilitas sistem pendidikan nasional.

(LS/Nusantaraterkini.co)