Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Kasus Penyadapan, Suyudi: Komitmen Jaga Stabilitas Institusi

Nusantaraterkini.co, BOGOR – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan 10 mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).

Pertemuan tersebut menjadi perhatian publik karena berlangsung di tengah penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses tanpa hak terhadap informasi elektronik yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.

Berdasarkan tayangan video yang diunggah melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto hadir mendampingi rombongan sekaligus memperkenalkan para purnawirawan Kapolri kepada Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Suyudi menegaskan, kehadiran para mantan pimpinan Polri merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menjaga soliditas dan stabilitas institusi kepolisian.

“Kami bersama dengan para purnawirawan pimpinan Polri hadir untuk terus berkomitmen menjaga solidaritas dan stabilitas institusi,” kata Suyudi saat memperkenalkan jajaran senior kepolisian kepada Presiden, dikutip. 

Adapun, 10 mantan Kapolri yang hadir di antaranya Roesmanhadi, Bambang Hendarso Danuri, Surojo Bimantoro, Sutanto, Badrodin Haiti, Rusdiharjo, Timur Pradopo, Sutarman, Da’i Bahtiar, dan Tito Karnavian. Sementara itu, Idham Azis tidak terlihat dalam rombongan tersebut.

Pertemuan yang berlangsung tertutup itu juga dihadiri sejumlah pejabat aktif Polri, termasuk Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudi yang saat ini memimpin tim khusus penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal.

Momentum pertemuan tersebut menjadi sorotan karena Bareskrim Polri tengah mengusut perkara dugaan penyadapan dan akses ilegal yang turut menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Selain Listyo, penyidik juga telah menetapkan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol. Eko Hadi Santoso sebagai tersangka.

Berdasarkan temuan awal penyidik, dugaan aktivitas penyadapan dan akses ilegal tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah menteri, tokoh politik, pengusaha, insan media, hingga tokoh masyarakat.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun, serta Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana penjara maksimal delapan tahun.

Kasus tersebut juga mendapat perhatian serius pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyebut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan pejabat negara sebagai persoalan serius yang berkaitan dengan keamanan nasional.

“Pemerintah mengategorikan tindak pidana penyadapan ilegal ini sebagai bentuk tindakan makar yang merusak tata kelola negara,” tegas Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan mengenai penanganan perkara tersebut.

Di tengah proses hukum yang masih berjalan, pertemuan Presiden dengan sepuluh mantan Kapolri turut menyoroti pentingnya soliditas institusi kepolisian dalam menghadapi persoalan internal. Sementara itu, tim khusus Bareskrim Polri masih melanjutkan penyidikan untuk mendalami dugaan tindak pidana tersebut serta mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.

(Red/nusantaraterkini.co)