Penyebar Video Mobil Dinas Raffi Ahmad Minta Maaf, Nama Meutya Hafid hingga Instansi Polri Terseret

Nusantaraterkini.co - Penyebar video mobil dinas Raffi Ahmad minta maaf, nama Meutya Hafid hingga instansi Polri terseret. Hal ini berawal dari viralnya video mobil dinas RI 36 yang yang menerobos kemacetan dengan arogansi petugas patwal.

Setelah ditelusuri, mobil tersebut milik Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, Raffi Ahmad. Dilansir dari akun TikTok @whatareudoingbruhhh, akun tersebut mengunggah video tersebut terlihat menyampaikan permintaan maafnya.

Momen permintaan maaf ini ikut dibagikan akun X @sitsnoe, pada Sabtu (11/1/2024). Dia meminta maaf kepada Meutya Hafid, Nusron Wahid, Budi Arie Setiadi, hingga instansi Polri.

"Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang terjadi belakangan ini terkait video yang saya rekam mobil Patwal RI 36.4 viral," tulisnya.

"Saya juga minta maaf kepada Ibu Meutya Hafid (Menkomdigi), Pak Nusron Wahid (Men ATR/BPN), Pak Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi) karena ikut terbawa-bawa terkait video ini padahal mereka bertiga bukan yang ada di video ini," sambungnya.

Seperti diketahui, akun tersebut kerap memposting mengenai rombongan patwal. Dia juga menyampaikan permintaan maaf kepada petugas patwal berinisial DK. 

Imbas dari video yang memperlihatkan arogansi Bripka DK, anggota Ditlantas Polda Metro Jaya itu jadi mendapatkan sorotan hingga ditegur.

Bahkan, akun tersebut juga ikut meminta maaf pada instansi POLRI, karena videonya yang viral tersebut, menurutnya citra POLRI menjadi tidak baik. 

"Saya juga meminta maaf kepada Korlantas Polri & Polri Indonesia. Karena ulah saya citra Polri menjadi tidak baik & membuat asumsi2 negatif terhadap Polri," pungkas dia.

Tentu saja hal tersebut langsung mensapatkan tanggapan di media sosial X hingga menimbulkan berbagai spekulasi. 

“Motormu dibeliin rakyat galak amat pak,” tulis komentar salah satu warganet.

“Ngerih amat pak sampe nunjuk-nunjuk hahaha dibayar berapa sih pak?,” ti,pal warganet lainnya.

“Yang sok paling bekerja buat bangsa dan negara, kayaknya kalo pejabat nggak dikawal juga nggak ngaruh-ngaruh banget buat kehidupan 270 juta rakyat Indonesia, cuma mereka aja ngerasa penting banget buat negara,” ujar warganet berbeda.

(Aby/nusantaraterkini.co)