Penunjukan Kembali Sahroni ke Komisi III Dinilai Abaikan Luka Publik

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, melontarkan kritik tajam terhadap keputusan Partai NasDem yang kembali menunjuk Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR. Fernando menilai langkah tersebut bukan sekadar keputusan politik internal partai, melainkan sinyal kuat bahwa NasDem abai terhadap sensitivitas publik. 

Menurutnya, Sahroni sebelumnya telah dicopot dari jabatan yang sama pada Agustus 2025 menyusul polemik pernyataan yang dinilai arogan dan memicu kegaduhan.

“Seharusnya NasDem tidak mengembalikan Sahroni menjadi Wakil Ketua Komisi III. Rekam jejak kontroversinya masih segar dalam ingatan publik,” tegas Fernando kepada Nusantaraterkini.co, Kamis (19/2/2026).

Ia menyoroti fakta bahwa Sahroni sempat dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena dinilai tidak mampu menjaga etika komunikasi sebagai pejabat publik. 

Sanksi tersebut, kata Fernando, menjadi indikator bahwa yang bersangkutan belum menunjukkan kedewasaan politik yang memadai untuk kembali menduduki posisi strategis.

“Komisi III membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Itu komisi yang sangat sensitif dan strategis. Jika pimpinannya pernah tersandung masalah etika karena ucapan yang memicu kericuhan, ini tentu menjadi pertaruhan serius bagi citra lembaga,” ujarnya.

Fernando berpendapat, apabila NasDem tetap ingin mempertahankan Sahroni di DPR, seharusnya cukup menempatkannya sebagai anggota biasa, bukan kembali memberikan panggung struktural yang berpengaruh. 

Keputusan mengembalikan Sahroni ke kursi pimpinan dinilai berpotensi memantik kembali kemarahan publik.

Ia bahkan menyebut langkah ini seperti “menguji ulang” memori kolektif rakyat terhadap polemik Agustus 2025.

 “Seolah-olah NasDem ingin menantang kembali publik yang sebelumnya sudah menunjukkan kekecewaannya,” katanya.

Fernando mengingatkan bahwa keputusan politik selalu memiliki konsekuensi elektoral. Menurutnya, publik bisa saja mencatat langkah ini dan menjadikannya pertimbangan pada Pemilu 2029 mendatang.

“Partai harus peka terhadap pengalaman masa lalu. Politik bukan hanya soal kekuatan internal, tapi juga soal persepsi dan kepercayaan publik. Jika keputusan ini dinilai tidak sensitif terhadap aspirasi rakyat, bukan tidak mungkin akan ada konsekuensi di bilik suara,” ujarnya.

Ia juga menyinggung dinamika internal NasDem yang belakangan menghadapi berbagai tantangan, termasuk berkurangnya sejumlah tokoh penting baik di tingkat pusat maupun daerah. 

Dalam situasi seperti itu, Fernando menilai NasDem seharusnya lebih berhati-hati dalam menjaga soliditas dan citra publik.

“Di tengah kebutuhan membangun kembali kepercayaan dan konsolidasi kader, keputusan kontroversial justru bisa menjadi beban tambahan,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)