Pemprov Sumut Kucurkan BKP Rp325 Miliar Bagi Daerah ​

Nusantaraterkini.co, MEDAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) telah menyalurkan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) senilai Rp325 miliar kepada 30 kabupaten/kota. Pengucuran dana segar ini difokuskan untuk mempercepat pelaksanaan program strategis daerah sekaligus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok wilayah Sumut.

​Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu, Faisal Arif Nasution, menyampaikan, seluruh alokasi BKP dialokasikan secara transparan berdasarkan usulan resmi yang masuk dari masing-masing pemerintah daerah.

​“Bantuan keuangan provinsi diberikan kepada kabupaten/kota berdasar proposal yang diajukan seluruh kabupaten/kota, kemudian diverifikasi oleh Bapperida. Setelah itu barulah BKP diberikan sesuai dengan jumlah yang diajukan seluruh kabupaten/kota,” ujar Faisal Arif Nasution dalam jumpa pers di Lobi Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (8/10/2026).

​Faisal menerangkan, total pagu anggaran BKP yang terinput sejauh ini menyentuh angka Rp382 miliar. Dari jumlah tersebut, dana yang telah resmi masuk tahap pengerjaan kontrak mencapai Rp325 miliar untuk 30 kabupaten/kota. Pihaknya optimistis seluruh paket pekerjaan fisik di lapangan dapat rampung sepenuhnya pada Desember 2026.

​Selain percepatan fisik, Pemprov Sumut menjadikan tingkat serapan dana BKP ini sebagai tolok ukur penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota. Daerah yang berhasil mengeksekusi anggaran secara efektif dijanjikan mendapat insentif khusus pada tahun anggaran mendatang.

​“Nanti kami bisa melihat mana yang capaiannya yang bagus. Ini akan menjadi pertimbangan Bapak Gubernur untuk memberikan reward kepada kabupaten/kota mana yang baik realisasinya,” jelas Faisal.

Terbesar untuk Asahan Rp 28 Miliar

​Berdasarkan data Setdaprovsu, sejumlah daerah mencatatkan alokasi BKP cukup signifikan. Kabupaten Asahan menerima alokasi terbesar mencapai Rp28 miliar, disusul Tapanuli Utara Rp25 miliar, Karo Rp23,4 miliar, Nias Utara Rp23 miliar, Labuhanbatu Selatan Rp21,5 miliar, dan Padanglawas sebesar Rp20 miliar. Sementara kabupaten/kota lainnya mengantongi alokasi bervariasi antara Rp15 miliar hingga di bawah Rp5 miliar.

​Faisal menyebutkan mayoritas proposal BKP difokuskan untuk pengerjaan peningkatan jalan dan rekonstruksi infrastruktur dasar yang terhubung langsung dengan konektivitas jalan provinsi. Langkah ini diselaraskan dengan capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

​“Jadi emang ini yang paling idola, di seluruh kabupaten/kota untuk meningkatkan infratsruktur. Jadi proposal yang diajukan kita coba sinergikan dengan provinsi juga, jadi ada jalan kabupaten/kota yang bisa diakses ke jalan provinsi, termasuk kegiatan-kegiatan yang sudah kita danai di beberapa lokus di kabupaten/kota,” pungkasnya.

(Emn/Nusantaraterkini.co)