Peserta PKA Sumut Angkatan II Perkuat Tata Kelola & Kepemimpinan Berbasis di Data Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Tahun 2026 yang diselenggarakan BPSDM Provinsi Sumatera Utara melaksanakan studi lapangan kinerja organisasi di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, pada hari Kamis (8/10/2026) 

Peserta kegiatan yang didampingi Hironymus Ghodang WI PKA ini diterima langsung oleh Sarjoko selaku Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. 

Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Sarjoko menyampaikan, kegiatan ini menjadi kesempatan untuk mempelajari praktik baik tata kelola dan layanan pendidikan serta menggali pendekatan yang dapat diadaptasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik di instansi masing-masing.

"Pengamatan, diskusi, wawancara, serta telaah dokumen dan data, peserta mempelajari pengelolaan organisasi pendidikan dengan cakupan layanan yang luas. Pembelajaran meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pembagian tanggung jawab, hingga monitoring dan evaluasi," jelas Sarjoko. 

Ketua Kelompok 2, Habibi Lubis, menilai kunjungan tersebut memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana mengelola instansi besar melalui pembagian peran yang jelas dan koordinasi yang efektif pada setiap jenjang organisasi.

"Studi lapangan ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta memberikan pelajaran berharga bagi kami tentang bagaimana mengelola instansi besar dengan cakupan layanan yang luas," ungkap Habibi Lubis. 

"Kami belajar pentingnya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, mulai dari pimpinan di tingkat atas hingga pelaksana di satuan pendidikan. Setiap jenjang harus memahami perannya dan terhubung melalui koordinasi yang baik agar kebijakan dapat diterapkan secara konsisten serta manfaatnya dirasakan oleh peserta didik,” sambung Habibi.

Ia menambahkan, kejelasan kewenangan perlu diikuti target kinerja, mekanisme pelaporan, dan pengawasan yang berkesinambungan. Dengan demikian, pimpinan dapat memperoleh informasi dari tingkat pelaksana, mengenali kendala, serta mengambil keputusan dan tindakan perbaikan secara tepat.

“Pembelajaran ini menjadi bekal untuk memperkuat tata kelola di instansi kami masing-masing. Pemimpin perlu memastikan setiap bagian memahami tanggung jawabnya, memiliki ruang untuk berkoordinasi, dan bekerja menuju sasaran pelayanan yang sama,” ungkap Habibi. 

Dalam laporan pembelajarannya, Kelompok 2 juga menyoroti pemanfaatan data mutu pendidikan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Rapor Pendidikan sebagai salah satu praktik baik. 

Data menjadi dasar untuk mengenali kesenjangan layanan, menetapkan prioritas, serta mengarahkan program dan sumber daya sesuai kebutuhan.

Habibi menyampaikan pengalaman tersebut memperkuat pemahaman peserta bahwa data perlu diterjemahkan menjadi keputusan, tindakan, dan hasil yang terukur. Perencanaan berbasis bukti harus diikuti pelaksanaan yang terarah serta evaluasi yang menghasilkan perbaikan layanan secara berkelanjutan.

"Selain pengelolaan berbasis data, peserta mendalami pentingnya kolaborasi dalam menjaga keberlanjutan pendidikan. Upaya memastikan setiap anak tetap bersekolah membutuhkan keterlibatan dinas pendidikan, perangkat daerah terkait, sekolah, keluarga, masyarakat, dan mitra pembangunan," jelas Habibi. 

Habibi menjelaskan perhatian terhadap anak tidak sekolah dan peserta didik yang berisiko putus sekolah menjadi salah satu pembelajaran utama. 

Persoalan ini memerlukan deteksi sejak dini, pemahaman atas kondisi setiap anak, serta pendampingan hingga anak dapat bertahan dan menyelesaikan jenjang pendidikannya.

"Berdasarkan pembelajaran tersebut, Kelompok 2 merumuskan alternatif penguatan berupa sistem peringatan dini atau *Early Warning System* yang terintegrasi dengan penanganan kasus anak tidak sekolah," ungkap Habibi. 

Habibi menyampaikan usulan tersebut mencakup identifikasi risiko, verifikasi kasus, penentuan intervensi, pendampingan, serta pemantauan keberlanjutan pendidikan.

Pendekatan ini merupakan rekomendasi hasil analisis peserta untuk dipertimbangkan sesuai kebutuhan daerah. Penerapannya membutuhkan integrasi data lintas sektor, pembagian peran yang jelas, dukungan kebijakan, dan koordinasi yang berkelanjutan.

Dari sisi kepemimpinan, studi lapangan memperkuat pemahaman tentang peran pemimpin dalam menggerakkan seluruh unsur organisasi. 

Kemampuan membaca persoalan berdasarkan bukti, menentukan prioritas, mendelegasikan tugas, dan memastikan tindak lanjut menjadi bagian penting dalam menghasilkan perbaikan kinerja.

Praktik baik yang dipelajari di DKI Jakarta dapat menjadi inspirasi bagi peningkatan layanan publik di berbagai sektor. Adopsinya perlu disesuaikan dengan kewenangan, kondisi daerah, kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta dukungan anggaran masing-masing instansi.

Kepala Kantor Imigrasi Padangsidimpuan Rizki Ramadhan yang juga turut sebagai peserta PKA menyampaikan melalui studi lapangan ini. 

"Jadi peserta PKA Angkatan II Tahun 2026 memperoleh bekal untuk merumuskan perbaikan di lingkungan kerja masing-masing," jelas Rizki. 

Menurutnya pengalaman di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menjadi referensi dalam membangun organisasi yang terkoordinasi serta pelayanan publik yang responsif, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Studi lapangan memberikan pembelajaran tentang pengelolaan instansi besar, pembagian tanggung jawab, dan peningkatan layanan. 

(Ron/Nusantaraterkini.co)