Pemkab Pasbar Percepat Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi ​

Nusantaraterkini.co, PASAMAN BARAT — Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) memperkuat koordinasi bersama Pemerintah Pusat guna memastikan rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) berjalan sesuai regulasi. Pembahasan difokuskan pada pemenuhan aspek legalitas lahan serta kesiapan operasional pendidikan di daerah tersebut.

​Komitmen percepatan tersebut dimatangkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan SNT di Aula Rumah Dinas Bupati Pasaman Barat, Kamis (8/10/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Pasaman Barat, Yulianto, serta dihadiri jajaran Forkopimda, Kepala BBPMP Provinsi Sumatera Barat Khairullah, Tim Jamintel Kejaksaan RI, hingga Kepala BPN Pasaman Barat.

​Dalam arahannya, Bupati Yulianto menegaskan, Pemkab Pasbar terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mengawal seluruh tahapan administrasi, terutama alih status kepemilikan lahan yang menjadi syarat utama.

​“Pendampingan dari pemerintah pusat maupun provinsi sangat kita butuhkan agar pelaksanaan sesuai ketentuan dan tidak menemui kendala, baik dari sisi administrasi maupun ketersediaan lahan. Saat ini kita sedang dalam proses pemindahan status lahan. Insyaallah, November akan dilakukan lelang dan pada Juni 2027 sudah siap digunakan,” ujar Bupati Pasaman Barat Yulianto.

​Yulianto berharap kehadiran sarana pendidikan terpadu ini mampu meningkatkan mutu pembelajaran sekaligus mencetak sumber daya manusia berkualitas di Pasaman Barat. 

“Kita berkomitmen bersama pemerintah pusat dan provinsi untuk mewujudkan pembangunan SNT di Pasaman Barat,” tegasnya.

​Pada kesempatan yang sama, Kepala BBPMP Provinsi Sumatera Barat, Khairullah, mengapresiasi langkah cepat Pemkab Pasbar dalam merespons program prioritas sektor pendidikan nasional ini. Ia menekankan pentingnya kejelasan status aset agar pembangunan fisik dapat segera diproses.

​“SNT ini nantinya menjadi sekolah dengan transformasi infrastruktur dan sarana yang lengkap serta memadai. Fasilitas sekolah juga dapat dimanfaatkan masyarakat dan sekolah terdekat. Alhamdulillah, prosesnya menunjukkan hasil yang baik. Yang paling penting, status tanah harus menjadi milik Kemendikdasmen,” kata Khairullah.

​

(Emn/Nusantaraterkini.co)