Pemerintah Diingatkan tak Remehkan Dampak Ekonomi Imbas Perang Iran vs Israel

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR Hanif Dhakiri mengingatkan pemerintah tidak meremehkan dampak ekonomi dari eskalasi konflik antara Israel dan Iran yang kini melibatkan langsung Amerika Serikat. 

Baca Juga: Viral Pulau Dijual Online, Pengamat: Pemerintah Harus Jaga Martabat Bangsa

Ia menilai ketegangan geopolitik ini berpotensi menimbulkan guncangan serius terhadap ekonomi global dan dapat berdampak sistemik ke perekonomian Indonesia. 

“Perang ini bukan sekadar konflik regional. Ini adalah guncangan geopolitik yang bisa memicu krisis energi global, memperlemah rupiah, mendorong inflasi, dan memperbesar beban fiskal. Pemerintah harus memiliki skenario krisis yang terukur,” ujar Hanif, Rabu (25/6/2025).

Lonjakan harga minyak dunia yang telah menembus angka USD78 per barel disebut Hanif sebagai sinyal bahaya pertama. Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia sangat rentan terhadap tekanan harga energi yang tinggi. 

Hal ini dapat berdampak pada lonjakan subsidi energi dan memperlebar defisit anggaran negara. 

“Kita menghadapi risiko ganda. Nilai tukar rupiah bisa tertekan karena penguatan dolar AS, sementara beban subsidi energi melonjak. Jika tidak diantisipasi, tekanan ini bisa mengguncang APBN 2025 dan memukul daya beli masyarakat,” ucapnya. 

Hanif mendorong pemerintah untuk segera menyesuaikan asumsi makroekonomi dalam penyusunan RAPBN 2025. 

Ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi di tengah ketidakpastian global. 

“Bank Indonesia harus menjaga kredibilitas kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar, sementara pemerintah perlu memperkuat cadangan energi dan jaring pengaman sosial,” tuturnya. 

Baca Juga: Bareskrim Polri Musnahkan Ladang Ganja 25 Hektare di Nagan Raya

Lebih lanjut, Hanif menyoroti pentingnya langkah diplomatik dan strategi jangka menengah untuk mempercepat transisi energi dan mengurangi ketergantungan pada impor. 

“Stabilitas global memang di luar kendali kita. Tapi menjaga ketahanan nasional, mencakup ketahanan ekonomi, energi, dan pangan, adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai kita hanya bersikap reaktif. Kita harus punya rencana darurat sejak sekarang,” pungkasnya.

(cw1/nusantaraterkini.co)