Internal DPRD Padangsidimpuan Memanas, Fraksi Golkar Layangkan 10 Tuntutan ke Pimpinan, Ada Apa? 

Nusantaraterkini.co, PADANGSIDIMPUAN - Keretakan internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara (Sumut) mulai mencuat ke publik. 

Sejumlah anggota dewan dari fraksi Golkar dikabarkan melayangkan tuntutan terhadap pimpinan DPRD Padangsidimpuan menyusul dugaan kurangnya keterbukaan, komunikasi, dan koordinasi dalam menjalankan roda kelembagaan.

Persoalan tersebut menjadi sorotan setelah muncul surat berisi 10 poin tuntutan yang diunggah akun Instagram Explore Tabagsel, Minggu (15/11/2026). 

"Internal DPRD Kota Pematangsiantar retak, fraksi Golkar tuntut pimpinannya," tulis pemilik akun dalam unggahannya. 

Dalam surat tersebut, sejumlah anggota DPRD, termasuk dari Fraksi Golkar, menyampaikan kekecewaan terhadap pola kepemimpinan yang dinilai perlu dibenahi.

Salah satu tuntutan yang mencuat adalah agar setiap rapat paripurna DPRD dipimpin oleh salah satu unsur pimpinan yang ditentukan berdasarkan suara mayoritas anggota dewan.

Tak hanya itu, mereka juga mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran DPRD. Penguatan sistem kepemimpinan kolektif kolegial serta peran alat kelengkapan dewan (AKD) turut menjadi perhatian.

"Menuntut transparansi dan akuntabilitas anggaran DPRD Kota Padangsidimpuan," demikian salah satu poin tuntutan yang beredar.

Para anggota dewan juga menuntut perlindungan terhadap hak-hak yang melekat pada anggota DPRD, sekaligus pembagian tugas yang profesional dan terukur antara Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.

Masalah komunikasi internal juga menjadi salah satu poin penting. Pimpinan DPRD diminta membangun koordinasi terbuka dengan pimpinan AKD, fraksi, maupun seluruh anggota dewan agar tidak terjadi keputusan sepihak.

Sorotan bahkan mengarah kepada Sekretariat DPRD. Dalam tuntutannya, sekretariat diminta bekerja secara profesional, tidak terlibat dalam kepentingan politik, serta menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan dan kesepakatan bersama anggota DPRD.

Selain itu, mereka meminta evaluasi terhadap staf DPRD yang dinilai berkinerja buruk, termasuk tenaga pendamping komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya.

Tak berhenti di situ, seluruh hasil kesepakatan dan rapat kerja DPRD juga diminta menjadi pedoman dalam pelaksanaan program serta penganggaran lembaga.

Poin yang tak kalah sensitif adalah tuntutan agar hak keuangan anggota DPRD tidak dijadikan alat tekanan, apalagi sebagai instrumen untuk mengarahkan sikap politik maupun keputusan lembaga.

"Menuntut hak keuangan anggota DPRD tidak boleh di jadikan alat penekanan indikasi ataupun instrumen untuk mengarahkan sikap politik dan keputusan DPRD," ungkapnya. 

Munculnya 10 tuntutan tersebut memperlihatkan adanya persoalan serius dalam komunikasi dan tata kelola internal DPRD Kota Padangsidimpuan.

Sementara, Ketua DPD Golkar Sumut Andar Amin Harahap ketika dikonfirmasi NusantaraTerkini.co, terkait kabar anggota DPRD Padangsidimpuan dari fraksi Golkar yang menyampaikan 10 poin tuntutan terhadap pimpinan, hingga saat ini belum memberikan penjelasan lebih lanjut.