Anggia Ermarini: Pertamina Jangan Cuma Minta Maaf, Pembenahan Distribusi BBM Harus Nyata
Anggia Ermarini mendesak Pertamina membenahi distribusi BBM secara nyata setelah antrean terjadi di sejumlah daerah. DPR minta pasokan kembali normal.
Nusantaraterkini.co,Β JAKARTA β Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, mendesak PT Pertamina (Persero) segera melakukan pembenahan konkret dan terukur menyusul gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan antrean di sejumlah daerah sepanjang Oktober 2026.
Menurut Anggia, permintaan maaf yang telah disampaikan Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, harus dibarengi langkah nyata untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM di seluruh wilayah Indonesia. Ia menegaskan, persoalan pasokan energi tidak boleh kembali terulang karena berdampak langsung terhadap aktivitas dan kebutuhan masyarakat.
βPertamina tidak cukup hanya menyampaikan permintaan maaf. Yang terpenting adalah memastikan pasokan BBM kembali normal dan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan energi. Jangan sampai kelemahan distribusi justru membebani masyarakat,β tegas Anggia, Minggu (15/11/2026).
Anggia menilai, antrean BBM yang terjadi akibat meningkatnya permintaan serta terganggunya distribusi di tengah dinamika geopolitik internasional harus menjadi evaluasi serius bagi Pertamina. Perusahaan pelat merah tersebut dinilai perlu memperkuat kesiapan operasional dan sistem mitigasi risiko agar gangguan serupa dapat diantisipasi sejak dini.
Sebelumnya, Komisi VI DPR telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pertamina pada Kamis (12/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, Komisi VI mengapresiasi kinerja Pertamina pada Semester I 2026 yang mencatatkan capaian positif dari sisi operasional maupun keuangan, dengan kontribusi kepada negara mencapai Rp208 triliun per 30 Juni 2026.
Meski demikian, Komisi VI menekankan pentingnya jaminan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi BBM di seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kawasan perbatasan.
Penguatan ketahanan energi nasional juga menjadi perhatian, antara lain melalui optimalisasi kapasitas kilang, diversifikasi sumber impor, serta peningkatan cadangan dan stok BBM nasional.
Selain itu, Pertamina didorong meningkatkan armada transportasi darat dan laut, kapasitas penyimpanan, serta fasilitas terminal BBM. Penguatan Early Warning System (EWS) secara terintegrasi, mulai dari kilang hingga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), juga dinilai penting untuk mendeteksi potensi gangguan distribusi lebih awal.
βJangan menunggu terjadi antrean panjang baru melakukan penanganan. Pertamina harus memiliki sistem antisipasi dan rencana kontingensi yang kuat, sehingga setiap potensi gangguan bisa segera diatasi sebelum merugikan masyarakat,β ujarnya.
Di sisi pengamanan distribusi, Pertamina juga diminta memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, serta pemerintah pusat dan daerah. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kelancaran jalur distribusi sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Komisi VI DPR RI turut menyoroti pentingnya peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional. Upaya tersebut perlu dilakukan melalui penguatan kegiatan eksplorasi, pengembangan lapangan migas, serta pemanfaatan teknologi guna meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri.
Sementara dalam aspek keuangan dan tata kelola perusahaan, Komisi VI mendorong percepatan penyelesaian kewajiban Kementerian Keuangan kepada Pertamina guna menjaga likuiditas dan keberlanjutan operasional perusahaan.
Pertamina juga diminta melakukan koordinasi dengan BP BUMN dan Danantara terkait program streamlining atau penataan struktur perusahaan. Dalam proses tersebut, penataan organisasi diharapkan tetap memperhatikan keberadaan entitas anak usaha yang kepemilikan saham pemerintahnya sebesar 100 persen sebagai entitas induk.
Anggia menegaskan, Komisi VI DPR RI akan terus mengawal pelaksanaan seluruh rekomendasi dan langkah pembenahan yang telah disampaikan dalam RDP tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Pertamina diminta menyampaikan jawaban tertulis secara lengkap dan komprehensif paling lambat tujuh hari kerja atas seluruh pertanyaan, masukan, serta catatan yang disampaikan anggota Komisi VI DPR RI.
Ia berharap, seluruh rekomendasi tersebut tidak berhenti sebagai komitmen di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan melalui perbaikan kinerja, penguatan tata kelola, dan peningkatan kualitas pelayanan energi kepada masyarakat.Β Β
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWSHujan Deras Usai El Nino Guyur Balikpapan, Jalan Tergenang hingga Biawak Dievakuasi
hendra·3 menit yang lalu -
-
NEWS VIDEOPemerintah Siapkan Modifikasi Cuaca, Antisipasi Bencana Hidrometeorologi Akhir Tahun 2026
Fadli Tara·8 menit yang lalu -
NEWS VIDEOKapolda Sumsel Hadiahi Umrah Pemuda yang Lakukan Aksi Heroik Selamatkan Bocah Hanyut di Palembang
Fadli Tara·14 menit yang lalu -
SUMSELCegah Korban Berulang, Kapolda Sumsel Minta Jembatan di Lorong Swadaya Dipagar
hendra·27 menit yang lalu -
NEWSDelapan Tahun Terbengkalai, Gedung Pasar Pasir Putih Nias Selatan Kini Disulap Jadi Kantor BPBD
hendra·47 menit yang lalu -
NEWSSoal Pengganti Gibran, Yorrys: Prabowo Paling Tahu Sosok yang Dibutuhkan
hendra·1 jam yang lalu -
NEWS VIDEOPolri Jadwalkan Sidang Kode Etik Tersangka Penyadapan Irjen Eko Hadi Santoso Selasa Esok
1 jam yang lalu -
NEWSBukan Pindahkan Badaknya, Daniel Johan Desak Pemerintah Perkuat Perlindungan Ujung Kulon
hendra·1 jam yang lalu -
NEWS VIDEOSempat Terlibat Kejar-Kejaran, Kapal Penyelundup 56 Kg Sabu Asal Malaysia Berhasil Diamankan
Fadli Tara·1 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
