Perang Iran vs Israel Memanas, Guru Besar UI Minta Pemerintah Turun Tangan

Perang Iran vs Israel Memanas, Guru Besar UI Minta Pemerintah Turun Tangan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengaku khawatir soal kondisi yang tak kondusif di Timur Tengah akibat serangan Iran ke wilayah Israel.

Menurut Hikmahanto, serangan Israel terhadap kedutaan besar (Kedubes) atau Konsulat Iran di Damaskus, Suriah, menjadi memicu terjadinya Perang Dunia III atau World War 3 (WW3).

Diketahui, serangan Israel terhadap Konsulat Iran pada 1 April 2024 itu dibalas Iran melalui serangan, Sabtu (13/4/2024) malam waktu setempat.

"Iran mendasarkan diri pada hak untuk membela diri berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB, konsep yang digunakan oleh Israel saat menyerang Hamas di Gaza hingga saat ini," kata Hikmahanto, Selasa (16/4/2024).

Menurut Hikmahanto, dunia juga akan mengecam sikap Amerika Serikat (AS) yang membantu Israel dalam serangan.

"Bila AS akan tetap membantu Israel dalam serangan balasan ke Iran, bukannya tidak mungkin negara-negara lain seperti Korea Utara dan Rusia akan membantu Iran," ucapnya.

Hikmahanto berpendapat Perang Dunia III bisa terjadi apabila perang di Timur Tengah terus mengalami eskalasi.

"Perang di Timur Tengah akan bereskalasi yang menjurus pada terjadinya Perang dunia III yang tentunya akan merugikan seluruh umat manusia," ungkap Hikmahanto.

Untuk itu Hikmahanto meminta Pemerintah Indonesia untuk turun tangan menghentikan peperangan antara Iran dan Israel.

"Pemerintah Indonesia perlu untuk turun tangan untuk memastikan agar serangan bisa dihentikan, termasuk serangan ke Gaza oleh Israel," tegasnya.

Dirinya menjelaskan, ada tiga upaya yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia; pertama, meminta Dewan Keamanan PBB melakukan sidang darurat atas serangan Israel ke Kedubes Iran.

"Bila perlu berinisiatif membuat Resolusi Majelis Umum yang mengutuk tindakan Israel," ujarnya.

Kedua, melakukan shuttle diplomacy ke Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara Eropa untuk tidak mendukung tindakan salah dari Israel.

"Negara-negara ini harusnya memberi contoh agar negara-negara tunduk pada hukum internasional," imbuh Hikmahanto.

Ketiga, mendorong rakyat dan pemerintahan dunia agar rakyat dan oposisi di Israel untuk menurunkan PM Nethanyahu.

"Hal ini mengingat serangan ke Gaza maupun Iran hanya bisa dihentikan oleh siapapun yang menjabat sebagai perdana menteri dan tidak dijabat oleh Benjamin Nethanyahu," pungkasnya.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan memutuskan untuk menunda tanggal yang dijadwalkan untuk operasi penyerbuan darat oleh tentara Israel (IDF) ke Rafah di Jalur Gaza.

Laporan Perusahaan Penyiaran Israel, KAN mengatakan keputusan itu diambil Netanyahu setelah menggelar rapat dengan kabinet perang.

Selain memutuskan penundaan operasi darat ke Rafah, Netanyahu menyatakan Israel juga akan melancarkan serangan balasan kembali ke Iran dalam waktu 48 jam ke depan.

(cw1/nusantaraterkini.co)