Pemerintah Didesak Investigasi dan Evaluasi Seluruh Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan di Indonesia
Komisi IV DPR desak pemerintah menginvestigasi seluruh izin pemanfaatan hutan usai bencana besar di Sumatera.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Komisi IV DPR mendesak Pemerintah melakukan investigasi dan evaluasi menyeluruh terhadap skema pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan di Indonesia.
Pasalnya. bencana yang terus berulang menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola perizinan hutan dan lingkungan hidup.
“Kami mintaPemerintah harus segera melakukan investigasi dan audit menyeluruh atas seluruh izin pemanfaatan kawasan hutan agar bencana seperti yang terjadi di Sumatera tidak terulang di daerah lain,” ujar Anggota Komisi IV DPR Rina Saadah, Rabu (3/12/2025).
Rina menegaskan pemerintah tidak cukup hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi harus mengambil langkah struktural. Ia mendesak agar seluruh izin alih fungsi hutan terutama di hutan alam dan daerah aliran sungai (DAS) kritis dihentikan sementara sampai proses investigasi selesai.
“Jika ingin hasil investigasi objektif dan maksimal, penghentian sementara izin alih fungsi hutan menjadi langkah krusial. Pemerintah harus berani mengambil tindakan tegas,” tegasnya.
Baca Juga : WALHI Sumut: Perusahaan Aktor Utama Penyebab Krisis Ekologis di Tapanuli
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Senin (1/12/2025) pukul 17.30 WIB, bencana banjir dan longsor di Sumatera mengakibatkan 565 orang meninggal dunia, 494 hilang, dan lebih dari 500.000 warga mengungsi. Sumatera Utara menjadi wilayah terdampak terparah dengan 247 korban meninggal, 174 hilang, dan 613 luka-luka.
Rina menilai skala bencana tersebut menunjukkan bahwa kondisi hutan Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Banyaknya alih fungsi hutan, tumpang tindih izin konsesi, serta lemahnya pengawasan lapangan disebut menjadi faktor risiko yang harus segera dibenahi.
“Apa yang terjadi di Sumatera adalah sinyal keras bahwa pemerintah harus bergerak cepat memulihkan kawasan hutan, memperketat pengawasan izin, dan menghentikan seluruh proses perizinan yang tidak sesuai aturan,” terang legislator dapil Jabar ini.
Ia juga meminta pemerintah membuka hasil audit secara transparan kepada publik, termasuk mengungkap perusahaan, pejabat, dan pihak terkait yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan tegas, mulai dari pencabutan izin hingga proses pidana jika ditemukan pelanggaran.
Baca Juga : Anggota DPR: Perlindungan Kawasan Hutan dan Lingkungan Harus Jadi Prioritas Utama
“Transparansi mutlak. Jangan hanya menghentikan izin, tetapi juga tindak tegas pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan. Jika pelanggaran dibiarkan, bencana serupa hanya tinggal menunggu waktu,” pungkasnya.
(cw1/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
SUMUTKejar Target Pajak, Pemprov Sumut Maksimalkan Razia hingga Pemutihan
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
-
ENTERTAIMENTKAPT dan Prakarsa Warga Jayaraya Gelar Nobar "Laut Bercerita" Bersama Aktivis
Herman Saleh Harahap·3 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALDari Mucikari hingga PMI Ilegal, Polda Sumsel Ungkap 4 Kasus TPPO
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKPK Dalami Nama Anggota DPR di Sidang Kuota Haji
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu -
-
-
-
HUKUM DAN KRIMINALDiduga Pengedar Sabu, Polres Lahat Tangkap Sopir dan Dua Petani
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
Semua berita sudah ditampilkan
