Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita
Iklan

Kejar Target Pajak, Pemprov Sumut Maksimalkan Razia hingga Pemutihan

Pemutihan Pajak Berakhir 30 November

Pemprov Sumut mengejar target pajak daerah melalui razia kendaraan, digitalisasi, layanan Samsat Malam, dan pemutihan PKB yang berakhir 30 November 2026.

Bagikan:
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan I Bapenda Sumut, Yudhi Armand, memaparkan strategi tersebut dalam konferensi pers pada Jumat (20/11/2026).(foto: diskominfo sumut)
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan I Bapenda Sumut, Yudhi Armand, memaparkan strategi tersebut dalam konferensi pers pada Jumat (20/11/2026).(foto: diskominfo sumut)
A A

Nusantaraterkini.co, MEDAN-Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengoptimalkan pendapatan daerah lewat berbagai langkah sepanjang tahun 2026. Upaya tersebut mencakup digitalisasi pajak, razia terpadu, program pemutihan, hingga layanan Samsat Malam.

​Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan I , Yudhi Armand, memaparkan strategi tersebut dalam konferensi pers pada Jumat (20/11/2026). Kegiatan ini berlangsung di Lobi Dekranasda Sumut bersama Diskominfo Sumut.

​“Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, Bapenda mengelola tujuh jenis pajak yakni (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, Pajak Alat Berat, serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB),”ujar Yudhi.

​Untuk sektor (PKB), target tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp1,8 triliun dengan realisasi mencapai Rp1,2 triliun. Sementara itu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencatatkan realisasi Rp762,1 miliar dari target Rp1,094 triliun.

​Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sudah terealisasi Rp1,4 triliun dari target Rp1,8 triliun. Adapun Pajak Air Permukaan (PAP) menembus realisasi Rp174,3 miliar dari target Rp174,7 miliar.

​Pajak Rokok mencatatkan realisasi Rp985,6 miliar dari target Rp1,4 triliun, sedangkan Pajak Alat Berat terealisasi Rp1,06 miliar dari target Rp3,2 miliar. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) juga terealisasi Rp3,04 miliar dari target Rp6,5 miliar.

​Guna mengejar sisa target, Bapenda menguji coba perangkat meteran aliran jepit digital di tiga titik wajib pajak untuk sektor PAP. Langkah ini menjadi awalan pendataan sekitar 500-an titik air perusahaan wajib pajak secara daring.

​"Pada sektor opsen pajak MBLB, Bapenda menggandeng Bank Sumut melalui aplikasi E-TPPD agar pungutan kabupaten dan kota langsung terbagi otomatis. Selain itu, potensi solar kapal di Pelabuhan Belawan dan alat berat di perkebunan turut dipetakan," jelasnya.

​Di sisi lain, Pemprov Sumut juga menerapkan skema kendaraan mulai awal hingga 30 November 2026. Kebijakan ini bertujuan mendorong kepatuhan masyarakat sekaligus membantu mengejar target PKB sebesar Rp1,8 triliun.

​“ tahun 2026 ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Kami menerapkan skema dengan dua tahun tunggakan dan satu tahun berjalan disertai penghapusan denda,” ujar Yudhi.

​“Jadi dalam program ini wajib pajak membayarkan pajak untuk tahun 2024, 2025, dan 2026 dengan penghapusan denda PKB,” kata Yudhi.

​Bapenda membatasi masa pemutihan selama satu bulan agar lebih terukur dan memadukannya dengan razia gabungan. Operasi penertiban pajak ini dijalankan secara humanis bersama Satlantas dan Jasa Raharja di 33 kabupaten dan kota.

​“Kami juga menggelar operasi gabungan bekerjasama dengan Satlantas dan Jasa Raharja secara serentak di 33 kabupaten/kota dan sifatnya humanis,” kata Yudhi.

​Layanan Samsat Malam turut diperluas di sejumlah lokasi, seperti Jalan Nibung, Johor J-City, dan rencana pembukaan di Lubuk Pakam. Penambahan gerai ini memudahkan warga membayar pajak di luar jam kerja.

​Bapenda juga menyasar kepatuhan pajak Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh organisasi perangkat daerah Pemprov Sumut. Pendataan tersebut nantinya diperluas ke jajaran BUMD, instansi vertikal, hingga tingkat kabupaten dan kota.

​“Saat ini kami masih mendata ASN di seluruh OPD di bawah naungan provinsi. Setelahnya akan berkembang ke seluruh BUMD dan instansi vertikal di jajaran provinsi Sumut baru kemudian kita teruskan ke kabupaten/kota. Saat ini masih kita sasar ASN di bawah provinsi Sumut sebagai pilot project,” ujarnya.

​

(Emn/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru