Perlawanan Eks Karyawan Batam TV Lanjut ke Meja Hijau
Perusahaan Tak Hadir Sidang Perdana
Eks karyawan Batam TV menggugat hak PHK, denda keterlambatan gaji, dan BPJS Ketenagakerjaan ke PHI Tanjungpinang. Manajemen absen di sidang perdana.
Nusantaraterkini.co, BATAM-Sidang perdana perselisihan hubungan industrial antara eks karyawan dan manajemen Batam TV digelar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Tanjungpinang, Kamis (19/11/2026). Dalam sidang pembuka tersebut, pihak manajemen Batam TV tercatat tidak hadir.
Perselisihan ini bermula dari keterlambatan pembayaran gaji karyawan yang berlangsung sekitar lima bulan. Situasi tersebut membuat para pekerja berada dalam kondisi sulit hingga akhirnya meminta PHK sebagai jalan keluar dari hubungan kerja yang dinilai tidak lagi dapat dipertahankan.
Meski gaji yang tertunggak kemudian telah dibayarkan, para eks karyawan menegaskan masih terdapat hak-hak lain yang belum diselesaikan, yakni hak akibat PHK, persoalan BPJS Ketenagakerjaan, serta denda keterlambatan pembayaran upah.
Muhamad Ishlahuddin, perwakilan eks karyawan Batam TV, mengatakan, sejak awal para pekerja telah menjelaskan PHK yang mereka ajukan bukan karena efisiensi perusahaan, melainkan akibat pelanggaran kewajiban perusahaan dalam membayarkan upah tepat waktu.
“Persoalan ini bermula dari keterlambatan pembayaran gaji yang berlangsung sekitar lima bulan. Kondisi tersebut membuat karyawan berada dalam situasi sulit hingga akhirnya meminta PHK. Gaji yang tertunggak memang sudah dibayarkan, tetapi bukan berarti seluruh persoalan dan hak kami selesai,” kata Islahuddin, Jumat (20/11/2026).
Ia menyayangkan proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja yang dinilai tidak memberikan keberpihakan dan perhatian yang semestinya terhadap persoalan mendasar tersebut.
“Dalam mediasi, kami sudah menyampaikan bahwa ini bukan PHK karena efisiensi. Kami meminta PHK karena perusahaan tidak memenuhi kewajibannya membayar gaji tepat waktu. Namun, kami menilai proses mediasi justru tidak memberikan keadilan yang semestinya bagi pekerja,” ujarnya.
Menurut Ishlahuddin, permohonan PHK yang diajukan pekerja memiliki dasar hukum. Pasal 36 huruf g angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 menyebutkan bahwa PHK dapat diajukan pekerja apabila pengusaha tidak membayar upah tepat waktu selama tiga bulan berturut-turut atau lebih, meskipun kemudian membayar upah secara tepat waktu.
Ketentuan tersebut menjadi dasar Pasal 48 PP Nomor 35 Tahun 2021, yang mengatur hak pekerja apabila mengajukan PHK karena pengusaha melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g. Hak tersebut meliputi uang pesangon sebesar satu kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan, serta uang penggantian hak.
“Dasar hukum ini jelas. Keterlambatan pembayaran upah selama lima bulan bukan persoalan yang bisa diabaikan begitu saja, terlebih ketika undang-undang telah mengatur konsekuensi dan hak pekerja atas kondisi tersebut,” kata Islahuddin.
Selain hak akibat PHK, eks karyawan juga menuntut penyelesaian denda keterlambatan pembayaran upah. Ketentuan denda tersebut diatur dalam Pasal 61 PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pengusaha yang terlambat membayar upah dikenai denda mulai hari keempat keterlambatan, dengan ketentuan perhitungan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.
Persoalan BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi bagian dari tuntutan yang belum diselesaikan. Para eks karyawan meminta perusahaan memastikan pemenuhan kewajiban kepesertaan dan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ishlahuddin berharap perusahaan tidak menghindari proses hukum dan bersedia bertanggung jawab atas hak-hak pekerja yang masih belum diselesaikan.
“Kami tidak sedang meminta belas kasihan. Kami menuntut hak kami sebagai pekerja. Gaji yang terlambat memang sudah dibayarkan, tetapi hak PHK, denda keterlambatan, dan persoalan BPJS Ketenagakerjaan masih harus diselesaikan. Kami akan terus memperjuangkan hak-hak tersebut melalui jalur hukum,” ujarnya.
Ketidakhadiran Batam TV dalam sidang perdana juga disayangkan oleh para eks karyawan. Mereka berharap perusahaan menunjukkan itikad baik untuk menghadapi perkara dan menyelesaikan perselisihan secara bertanggung jawab.
"Perjuangan ini bukan semata-mata tentang nominal uang, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap hak pekerja, kepastian hukum, dan tanggung jawab perusahaan," pungkasnya.
(Emn/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
-
ENTERTAIMENTKAPT dan Prakarsa Warga Jayaraya Gelar Nobar "Laut Bercerita" Bersama Aktivis
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALDari Mucikari hingga PMI Ilegal, Polda Sumsel Ungkap 4 Kasus TPPO
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKPK Dalami Nama Anggota DPR di Sidang Kuota Haji
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
-
-
-
HUKUM DAN KRIMINALDiduga Pengedar Sabu, Polres Lahat Tangkap Sopir dan Dua Petani
Herman Saleh Harahap·3 jam yang lalu -
-
NEWS VIDEOPenumpang KA Siantar Ekspres Panik Lihat Percikan Api Usai Benturan, Perjalanan Dijadwal Ulang Jam 9 Malam
Fadli Tara·3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
