NasDem Desak Pemerintah Susun Protokol WFH Terukur demi Tekan Konsumsi BBM Nasional ​

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Wacana pemberlakuan sistem kerja jarak jauh atau Work From Home (WFH) kini tengah digodok sebagai strategi nasional untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Merespons hal tersebut, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Nasdem Komisi II DPR RI, Ujang Bey, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya melempar wacana tanpa disertai dengan cetak biru kebijakan yang matang dan terukur.

"Di tengah ancaman krisis energi yang dipicu oleh eskalasi konflik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran di Timur Tengah, Indonesia dituntut untuk memiliki langkah preventif yang saintifik," ujar Ujang Bey, seperti dilansir RMOL, Senin (16/3/2026).

Ujang Bey menilai bahwa efektivitas penghematan energi melalui pola kerja fleksibel ini sangat bergantung pada detail implementasi di lapangan dan sinkronisasi data antarlembaga terkait. Ia

menyoroti bahwa usulan yang sebelumnya digulirkan oleh berbagai pihak, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, memiliki urgensi yang sangat tinggi, mengingat fluktuasi harga minyak dunia kian nyata. 

Ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak diambil secara gegabah atau hanya bersifat reaktif tanpa perhitungan matematis yang pasti. Menurutnya, pemerintah harus mampu menyajikan data komparatif mengenai berapa juta liter BBM yang dapat dihemat jika jutaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak melakukan mobilitas harian dari rumah ke kantor setiap harinya.

 "Ketika nanti pemerintah akan menerapkan WFH, saya kira pemerintah perlu juga membuat desain WFH ini dengan jelas dan terukur," lanjutnya.

Ujang Bey menambahkan, indikator keberhasilan kebijakan ini tidak boleh hanya dilihat dari aspek penghematan energi semata, tetapi juga harus memastikan bahwa performa birokrasi tidak mengalami degradasi kualitas di mata masyarakat.

​Lebih lanjut, legislator dari Partai Nasdem tersebut menekankan pentingnya pemetaan instansi secara spesifik agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi pelayanan publik. 

"Mengingat besarnya populasi ASN di Indonesia yang tersebar di ribuan kementerian dan lembaga, tidak semua karakteristik pekerjaan bisa dipindahkan ke ruang digital sepenuhnya," sebut Ujang.

Karena itu, ia meminta Pemerintah untuk melakukan audit internal guna menentukan kementerian atau lembaga mana saja yang layak menjalankan WFH tanpa mengganggu rantai pelayanan publik yang bersifat esensial. Apalagi, momentum ini bertepatan dengan persiapan masyarakat menghadapi hari raya besar seperti Idulfitri dan Nyepi, di mana konsumsi BBM biasanya melonjak drastis untuk keperluan transportasi dan logistik nasional, sehingga kebijakan WFH ini diharapkan bisa menjadi katup pengaman stok energi nasional.

​Ujang Bey menggarisbawahi bahwa aspek pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama yang tidak boleh dikompromikan meskipun staf bekerja dari rumah. Ia meminta pemerintah menjamin bahwa setiap warga yang membutuhkan layanan administratif tetap mendapatkan respons yang efektif dan cepat. 

"Perlu dihitung, baik secara data berapa BBM yang kita mau hemat serta bagaimana pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan dengan baik dan efektif meskipun WFH diberlakukan," pungkasnya.

(Emn/Nusantaraterkini.co)