Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan pentingnya menjadikan krisis iklim sebagai isu prioritas nasional.
Menurutnya, perubahan iklim bukan lagi ancaman, melainkan kenyataan yang kini dihadapi sehari-hari.
"Krisis iklim itu nyata ada di depan kita. Dampaknya sudah kita rasakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari mulai dari anomali iklim sampai dengan kualitas udara yang terus memburuk di kota-kota besar," ujar Eddy saat mengomentari tterkait ancaman krisis iklim di Indonesia, Sabtu (11/10/2025).
"Sekarang bukan lagi perubahan iklim tapi lebih tepat menyebutnya sebagai krisis iklim. Situasi saat seharusnya sudah menjadi wake up call agar penangangan krisis iklim menjadi prioritas dalam kebijakan nasional," kata Eddy.
Baca Juga : Masuk Prolegnas, Eddy Soeparno Sebut RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Aksi Nyata Fraksi PAN DPR
Persoalan lingkungan lain yang disampaikan Eddy adalah penanganan sampah. Saat ini, Indonesia baru mampu mengelola 40% sampah, yang sebagian besar berasal dari rumah tangga dan pasar berupa sisa makanan serta plastik.
"TPA Bantar Gebang sekarang tingginya setara gedung 17 lantai. Selain di Bantargebang, masalah sampah meluas menjadi isu lingkungan, sosial hingga kesehatan," ungkap Eddy.
"Sekarang saja misalnya kita bisa lihat tidak ada sungai di Indonesia yang ini bersih dari sampah," sambungnya.
Dalam upaya menjadikan krisis iklim sebagai prioritas nasional, Eddy menyampaikan dirinya bersama Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI menginisiasi RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.
"Alhamdulillah RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sudah ditetapkan menjadi Prolegnas 2026. Karena itu ke depan kami membuka ruang diskusi, aspirasi dan juga masukan untuk penyempurnaan RUU ini termasuk di dalamnya meminta masukan dari kalangan kampus," tegas Eddy.
Baca Juga : Eddy Soeparno Ingatkan Krisis Iklim: Adaptasi Saja Tak Cukup, Perlu Mitigasi Nyata
Eddy menyampaikan tantangan yang dihadapi Indonesia hanya dapat dijawab dengan komitmen kolektif, keberanian mengambil kebijakan berorientasi jangka panjang, serta kolaborasi lintas sektor demi masa depan yang berkelanjutan.
"Persoalan iklim menyentuh kehidupan kita semua. Karena itu, saya sangat terbuka untuk kolaborasi dan kerja bersama lintas sektor. Ini bukan sekadar isu lingkungan, tetapi juga persoalan keberlangsungan bangsa," tandasnya.
(cw1/nusantaraterkini.co)
