MoU Rp650 Triliun RI–AS Disambut Positif, DPR : Jangan Hanya Pencitraan Diplomasi
MoU Rp650 triliun RI-AS disambut positif DPR, namun pemerintah diingatkan agar memastikan realisasi investasi berdampak nyata bagi rakyat.
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR Anna Mu'awanah, menyambut positif penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pengusaha Indonesia dan Amerika Serikat (AS) senilai 38,4 miliar dolar AS atau setara Rp650 triliun. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan komitmen investasi jumbo tersebut sekadar pencitraan diplomasi tanpa dampak riil bagi rakyat.
Kesepakatan bisnis itu lahir dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat. Kerja sama disebut mencakup sektor strategis, mulai dari pangan, manufaktur, energi, hingga teknologi.
“Nilai investasinya sangat besar dan berpotensi membuka peluang kerja luas bagi masyarakat. Ini sinyal positif bahwa Indonesia dipandang sebagai mitra ekonomi yang prospektif di mata investor global,” ujar Anna, di Jakarta, Sabtu (21/2/2026).
Meski demikian, Anna menegaskan bahwa besarnya angka komitmen bukan jaminan otomatis terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Ia menilai pemerintah harus bercermin dari sejumlah proyek investasi sebelumnya yang realisasinya lambat atau bahkan tersendat di level teknis.
“Pengalaman kita menunjukkan, MoU sering kali berhenti sebagai headline besar. Tantangannya justru pada eksekusi. Pemerintah harus memastikan ini tidak berhenti di atas kertas,” tegasnya.
Anna secara terbuka mengkritik masih adanya hambatan birokrasi yang dikeluhkan investor asing, terutama terkait kepastian regulasi, tumpang tindih aturan pusat-daerah, serta proses perizinan yang belum sepenuhnya efisien.
“Negara harus hadir memastikan proses investasi berjalan cepat, transparan, dan memiliki kepastian hukum. Reformasi birokrasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antara kementerian dan pemerintah daerah agar proyek-proyek strategis tidak tersandera ego sektoral. Tanpa perbaikan tata kelola, menurutnya, potensi Rp650 triliun berisiko menjadi angka ambisius yang sulit terealisasi optimal.
Di sisi lain, Anna melihat peluang besar jika investasi benar-benar diarahkan untuk memperkuat sektor pangan dan manufaktur berbasis nilai tambah. Modernisasi rantai pasok, teknologi pertanian, hingga hilirisasi industri dinilai dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tetap menjaga kepentingan nasional dalam setiap perjanjian turunan dari MoU tersebut. “Kita harus memastikan transfer teknologi, peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, dan keberpihakan pada industri dalam negeri menjadi bagian dari kesepakatan,” ujarnya.
Secara politis, komitmen investasi ini juga menjadi ujian awal bagi pemerintahan Presiden Prabowo dalam membuktikan efektivitas diplomasi ekonomi. Publik, kata Anna, akan menilai bukan dari besar kecilnya angka komitmen, melainkan dari seberapa nyata dampaknya terhadap penurunan pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Momentum ini harus dikawal bersama. DPR akan menjalankan fungsi pengawasan agar kemitraan strategis ini benar-benar memperkuat daya saing Indonesia, bukan sekadar menjadi euforia sesaat,” pungkasnya.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
INTERNASIONALPrabowo Dorong Kerja Sama ASEAN-India Atasi Krisis Kesehatan dan Bencana
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
EKONOMIKejar Target Rp90 Triliun, Izin Usaha di Kaltim Tak Bisa Lagi Menggantung
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKekerasan Seksual, Restitusi Kasus Eks Plt Kepsek Balikpapan Dinilai Tak Sebanding
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALDidakwa Selundupkan 1.190 Pil Ekstasi, WNA Belanda Dituntut Penjara Seumur Hidup
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
NEWSJelang Nataru, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
KOTA MEDANTemui Bobby, Rico Waas Bahas Sinkronisasi Pembangunan Daerah
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
NEWSTersangka Korupsi ATR/BPN Fahd A Rafiq Klaim Beri Dana Rp70 Miliar ke NU
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
SUMUTGubernur Bobby Minta Kabupaten/Kota Percepat Regulasi BRT Mebidang
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
POLITIKPemkab dan DPRD Pasaman Sepakati Ranperda Perangkat Daerah
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSelain LSP, Polri Usut End User Lain Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
