Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA-Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letnan Jenderal TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua I Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat menghadiri rapat koordinasi bersama DPR RI yang digelar di ruang Pustaka Loka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (18/2/2026). Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra.
Dalam forum tersebut, Kasum TNI menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam penanganan bencana tidak bersifat temporer, melainkan berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Keterlibatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana alam.
Baca Juga : Penghormatan Terakhir bagi Patriot Cisarua: Panglima TNI Jamin Masa Depan Putra-Putri Prajurit yang Gugur
Dalam siaran pers Puspen TNI, Sabtu (21/2/2026), Kasum TNI menegaskan, TNI terlibat dalam seluruh tahapan penanganan, mulai dari tanggap darurat, masa transisi darurat ke pemulihan, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Hingga saat ini, TNI terus mengerahkan personel serta alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk mendukung percepatan penanganan di sejumlah wilayah terdampak.
Baca Juga : Misi Kemanusiaan di Gaza, Indonesia Siagakan 8.000 Prajurit TNI untuk Penugasan Juni 2026
Dukungan tersebut mencakup evakuasi warga, distribusi bantuan logistik, pelayanan kesehatan, serta pemulihan infrastruktur dasar guna mempercepat normalisasi kehidupan masyarakat. TNI juga mengoptimalkan peran Satgas Jembatan dalam pembangunan dan perbaikan akses penghubung serta Satgas Kuala dalam normalisasi sungai, selain tugas pembersihan lumpur, pembukaan akses jalan, pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap), serta dukungan pemulihan sosial dan ekonomi warga.
TNI berkomitmen untuk terus hadir secara profesional, responsif, dan terintegrasi bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana, sebagai wujud pengabdian kepada rakyat dan bangsa.
Baca Juga : Formappi: Keputusan Paripurna Soal MKMK Berlebihan, DPR Dinilai Intervensi Proses Etik
(Emn/Nusantaraterkini.co)
