Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
nusantaraterkini.co, ACEH - Ratusan masyarakat Aceh tertipu informasi hoaks tentang adanya bantuan dari pemerintah setempat.
Hal itu terungkap saat ratusan warga mendatangi kantor Gubernur Aceh pada Senin pagi (30/12/2024). Mereka mendapat informasi kalau Pemerintah Aceh memberikan bantuan kepada warga. Namun informasi itu ternyata hoaks.
"Kami mohon maaf kepada masyarakat yang telah datang ke kantor gubernur Aceh sejak pagi tadi. Entah dari mana beredar informasi adanya bantuan dari pemerintah Aceh, yang pasti informasi itu keliru dan hoaks," ujar Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Kabiro Adpim) Setda Aceh, Akkar Arafat dalam keterangan persnya, Senin (30/12/2024).
Baca Juga : Kasus Proyek Lanjutan Pembangunan Dek Kelurahan Kantin, Kadis Perkim dan Dua Lainnya Tersangka
Akkar Arafat menjelaskan, proses penganggaran di pemerintah Aceh telah dilakukan sejak tahun sebelumnya, melalui pembahasan bersama dengan DPR Aceh. Oleh karena itu, tidak mungkin ada bantuan langsung yang dapat diberikan di akhir tahun tanpa didasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan.
"Jika pun ada bantuan yang diberikan, itu tentu dilakukan dengan skema pengumuman terbuka atau melalui pemberitahuan resmi di media massa. Misalnya, beberapa waktu lalu Pj Gubernur Aceh mengumumkan penerima bantuan rumah layak huni yang akan dibangun oleh Dinas Perkim Aceh pada tahun 2025," jelasnya dikutip RMOL.
Sementara untuk proposal yang baru masuk atau dimasukkan di awal tahun 2025, akan segera dilakukan diverifikasi untuk dianggarkan di tahun 2026.
Baca Juga : Banjir Rendam 23 Desa di Kendal, Lebih dari 9 Ribu Warga Terdampak
Akkar Arafat juga mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar, terutama yang tidak jelas sumbernya. Menurutnya, penting bagi masyarakat untuk memastikan kebenaran informasi sebelum membuat keputusan.
"Sekali lagi kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat yang telah datang ke sini. Kami berharap penjelasan ini dapat meluruskan kebingungannya dan menghindarkan masyarakat dari penyebaran informasi yang tidak benar," ujar Akkar.
Akkar berharap, dengan adanya klarifikasi ini, masyarakat dapat lebih memahami mekanisme pengelolaan bantuan pemerintah dan tidak terjebak pada informasi yang tidak akurat. Pemerintah Aceh terus berkomitmen untuk transparan dan memberikan informasi yang jelas kepada publik melalui saluran resmi.
Baca Juga : Disdukcapil Adakan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Plaza Medan Fair Secara Gratis
(Dra/nusantaraterkini.co).
