Menaker Yassierli Minta Dunia Kerja Inklusif dan Jamin Kesempatan Setara Bagi Penyandang Disabilitas

Nusantaraterkini.co, BOYOLALI– Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif harus dimulai dengan memastikan seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh kesempatan yang sama untuk bekerja, mengasah kompetensi, dan meniti karier sesuai potensinya.

​Pesan tegas tersebut disampaikan Menaker Yassierli saat membuka Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (31/7/2026). Menurutnya, indikator keberhasilan pembangunan bangsa tidak melulu soal angka pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari sejauh mana negara mampu menghadirkan kesempatan kerja yang adil dan setara.

​"Penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan. Mereka adalah subjek pembangunan yang memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa sesuai kompetensi yang dimiliki," ujanya.

​Menaker membeberkan, tantangan yang dihadapi kelompok disabilitas di pasar kerja global maupun nasional masih cukup terjal. Mengutip data International Labour Organization (ILO) dalam Global Disability Summit 2025, tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas di dunia masih 30 persen lebih rendah ketimbang kelompok non-disabilitas. Bahkan, kelompok usia muda disabilitas berisiko hampir dua kali lipat tidak menempuh pendidikan, tidak bekerja, ataupun tidak mengikuti pelatihan.

​Melihat fakta tersebut, Yassierli menekankan pentingnya pergeseran paradigma dalam dunia kerja agar persaingan dinilai berdasarkan kemampuan, bukan fisik semata.

​"Yang perlu kita bangun adalah sistem ketenagakerjaan yang menilai kemampuan seseorang, bukan keterbatasannya. Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan mengembangkan kariernya," katanya.

​Guna mewujudkan ekosistem kerja yang inklusif, Kemnaker telah merancang tiga pilar utama: rekrutmen berbasis kompetensi, penyediaan akomodasi atau penyesuaian yang layak di lingkungan kerja, serta penyediaan layanan ketenagakerjaan yang mudah diakses. Pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence) juga diarahkan untuk memperluas aksesibilitas, bukan malah menjadi tembok penghalang baru.

​Dari ranah regulasi, payung hukum penyerapan tenaga kerja disabilitas terus diperkuat sesuai UU Nomor 8 Tahun 2016 yang menetapkan kuota minimal 2 persen untuk instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD, serta 1 persen untuk perusahaan swasta. Langkah ini dipertajam lewat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

​Kendati demikian, Menaker mengingatkan, kepatuhan regulasi harus dibarengi dengan kesadaran dan komitmen dari para pelaku usaha.

​"Inklusivitas bukan sekadar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang lebih penting adalah membangun budaya kerja yang memberikan ruang bagi setiap orang untuk berkembang berdasarkan kompetensi dan kinerjanya," tuturnya.

​Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Sugeng Heri Suseno, mengamini pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menghapus stigma negatif serta membuka keran kesempatan kerja seluas-luasnya.

​"Program ini tidak berhenti pada pelatihan. Kami memastikan peserta memperoleh dukungan yang menyeluruh, mulai dari kemudahan legalitas mobilitas, penguatan jejaring dengan dunia usaha, hingga fasilitasi penempatan kerja," ujar Sugeng.

(Emn/Nusantaraterkini.co)