Meledak! Noorsy Beber Dosa-dosa Ekonomi Rezim SBY dan Rezim Jokowi yang Memperdalam Kesusahan Rakyat hingga Tanya Prabowo Mau Ngapain?

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Ekonom Senior Profesor Ichsanuddin Noorsy membongkar 'dosa-dosa ekonomi' era Presiden SBY dan era Presiden Jokowi.

Disebutkan era Presiden Jokowi 'dosa-dosa ekonominya kian besar' karena semakin mengurai dan memperdalam kebijakan yang 'sudah rusak' dikeluarkan presiden sebelumnya, SBY.

Hal tersebut diungkap Ekonom Ichsanuddin Noorsy saat menjadi pembicara di Rakyat Bersuara, sebuah program dialog yang diinisiasi sekaligus moderatori Aiman Wicaksono, seperti dilihat Nusantaraterkini.co di Kanal Youtube Official iNews, Senin (22/9/2025). Tema Rakyat Bersuara kali ini "Demo & Tudingan Makar, Siapa Bergerak?" ditayangkan pada 10 September 2025 lalu.

Baca Juga : Pemerintah Luncurkan Stimulus Ekonomi 8+4+5, Simak Penjelasannya dan Program Lengkapnya

Saat berbicara, Ichsanuddin Noorsy menyoroti kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini remuk redam hingga berpengaruh terhadap meledaknya jumlah pengangguran, PHK dimana-mana, daya beli masyarakat yang sangat lemah hingga kesenjangan ekonomi yang sangat lebar. Noorsy bahkan mempertanyakan Presiden yang saat ini menjabat Prabowo Subianto mau membawa Indonesia ke arah mana?.

"Siapa yang kuasai nikel (Indonesia)? luar (asing). Siapa yang kuasai batubara? Sebagian orang dalam, tapi sebagian juga luar. Siapa yang kuasai emas? Strukturnya luar. Muncullah undang-undang IKN, yang kemudian tidak berdaya apa-apa itu IKN. Muncullah undang-undang kesehatan, yang membuat rakyat Indonesia sesungguhnya tidak punya kedaulatan dalam kesehatan. Kalimat intelektualnya adalah financialization. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.
Mau bukti? Mari kita buktikan sekarang. Berapa SBN yang dikeluarkan dari pemerintah? Siapa yang bayar? Anda termasuk membayar, Aiman, sementara mereka makin kaya. Anda habis-habisan dimakan pajaknya. Orang-orang miskin ini yang membayar pajak itu untuk orang kaya," demikian ungkap Ichsanuddin Noorsy dalam video pembuka.

"Saya terusin yang kedua, dan Anda tidak bisa bantah, karena saya bicara dengan data, terjadi deindustrialisasi. Akibatnya, PHK dimana-mana," tandasnya.

"Apa kaitannya deindustrialisasi dengan kekuatan oligarki tadi yang mendukung pemerintah?," tanya Aiman.

Dijawab Noorsy "Karena sistem membenarkan, bahwa lebih asik main di sektor keuangan, daripada berjalan di kepastian hukum".

Aiman bertanya "Mereka (oligarki) mendapatkan karpet merah?"

"Dan itu kemudian hukumnya bisa dibeli. Itulah wujudnya polisi menjadi alat kekuasaan," jawabnya.

Noorsy pun melanjutkan, "Ada yang ketiga, Aiman, yang Anda tidak bisa bantah. Bahkan masyarakat Indonesia tidak bisa bantah. Apa itu? Sticky Gini ratio. Apa itu Sticky Gini ratio? Susah nurunin gini ratio (ketimpangan pendapatan atau kekayaan). Kesenjangannya tinggi. Nggak bisa dibantah. Angka bicara. BPS bilang 0,382. Temen-temen di Bogor (IPB) malah ungkap 0,42 sampai 0,44. Makanya gaduh terus (rusuh)," ungkap Noorsy lagi.

Aiman pun memotong kalimat Noorsy, "Sebentar, Anda dengan berbicara seperti ini, seolah Anda mengatakan, ini dilakukan yang paling parah oleh Pak Jokowi dong?"

"Karena Jokowi...," jawab Noorsy.

"Jawab dulu pertanyaan saya, betul nggak?," kejar Aiman.

"Nggak. Jokowi melanjutkan kebijakan SBY," jawab Noorsy.

"Oligarki juga?," lanjut Aiman bertanya.

"(Jokowi) kemudian memperdalam. Di situ saya lihat kecerdasan Joko Widodo. Memperdalam kerusakan itu," ungkap Noorsy satir.

"Memperdalam kerusakan?," ulang Aiman meminta penjelasan.

"Iya. Cerdas dong," puji Noorsy lagi dengan satir sembari membalikan badannya melihat audiens di belakangnya yang bertepuk tangan.

"Dia (Jokowi) perdalam kok. Dan dia sudah disediakan undang-undangnya (oleh Presiden) sebelumnya. Saya buka sama Anda. Ini riwayat ekonomi politik hukum. Tidak sembarang ngelihatnya," ucap Noorsy yang langsung disanggah oleh Plt Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan. "Mungkin bisa, Bung Ichsan (perjelas) dia (Jokowi) memperdalam kerusakan itu dalam bentuk apa? Karena ini kan juga bisa tendensius," sanggah Andi.

"Iya saya setuju. Saya akan membuktikan sama Anda," jawab Noorsy.

"Saya protes di Mahkamah Konstitusi Undang-Undang 2507 (UU 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Karena menempatkan azas non-diskriminasi. Karena memberikan hak atas tanah 90 tahun. Karena menyamakan posisi repatriasi. Bebas, dan bisa menarik untungan kapan saja. Karena itu (UU 2507) dihapus istilah PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Dampak dari sana, salah satu penilaian yang muncul dari Bank Dunia, Indonesia telah mengalami kebebasan di berbagai sektor dengan sangat memuaskan. Artinya Indonesia sudah sangat liberal. Apa dampaknya? Orang asing begitu enak menguasai, struktural nih, struktural. Orang asing menguasai sumber daya, produksi, distribusi, logistik," sambungnya mengurai.

"Contoh realnya dan efek buruknya?," tanya Aiman agar to the poin.

"Contoh realnya. Siapa yang kuasai nikel? luar (asing). Siapa yang kuasai batubara? Sebagian orang dalam, tapi sebagian juga luar. Siapa yang kuasai emas? Strukturnya luar. Oke, sejumlah mineral itu dalam sedemikian rupa. Kemudian dibikin lagi undang-undang tentang 38 tahun 2008 (tentang Pengesahan Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Tentang bagaimana MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Tentang azaz non-diskriminasi. Lagi-lagi, kita semua disamakan oleh orang asing. Kedudukannya," terangnya.

"Poinnya adalah, bagaimana mungkin (masyarakat Indonesia) yang tidak lulus SD, lulus SD musti perang sama orang asing. Puas? Oke, dari sana kemudian terjadi lintas kebebasan para pekerja. Maka datanglah orang-orang asing itu. Artinya, SBY menyediakan itu lewat undang-undangnya. Jokowi duduk, kemudian menerbitkan berbagai kebijakan, termasuk bebas visa. Kebebasan visa, habis-habisan. Lalu kemudian ada juga second home visa. Itu kan semua hitung-hitungan uang. Lalu bahkan memberikan yang namanya tax holiday yang demikian panjang. Habis-habisan. Panjang di situ. Maka datang semua, habis-habisan di situ. Kemudian muncul kekuatan, dengan menyebut bahwa kita butuh investasi asing. Dan karenanya kita masih tetap berjalan. Dalam konstruksi ekonomi politik, ketika ada presiden dan tim yang ngebangun seperti itu. Maka dampaknya adalah negeri ini menyediakan diri untuk diinvasi. Negeri ini menyediakan diri untuk diintervensi. Negeri ini menyediakan diri untuk diinfiltrasi. Negeri ini menyediakan diri untuk yang namanya diintimidasi. Negeri ini menyediakan diri untuk diindoktrinasi. Ujungnya apa? Inflasi," ungkapnya.

Baca Juga : Raker Perdana Menkeu Baru, Ketua Komisi XI Misbakhun Minta Purbaya Terjemahkan Visi Besar Presiden Prabowo

Baca Juga : Menteri Purbaya Diharapkan Perkuat Fundamental Ekonomi Nasional

Ia melanjutkan "Ketika inflasi terjadi, Anda takut dengan dalamannya suku bunga. Karena akibatnya apa? Seperti kejadian hari ini. Nilai tukar Rp16.450. Data saya menunjukkan, selama 60 tahun, 40 tahun terakhir, jatuhnya itu (rupiah terhadap dolar) begini (mempraktikan posisi tangan kirinya yang menanjak turun. Habis. Sangat curam sekali. Apa artinya? Artinya ketika dia berhubungan dengan fiskal, dengan utang, nggak karu-karuan. Nah, di situ orang melihat bandingan antara utang yang diciptakan di era SBY dengan utang yang diciptakan di era Joko Widodo. Dari situ, orang kemudian melihat berapa sesungguhnya manfaat yang muncul atas 5 indikator. Satu, tingkat kemiskinan. Dua, tingkat pengangguran. Tiga, gini rasio. Empat, tingkat pendidikan. Lima, tingkat kesehatan. Diukur lima-limanya," jelas Noorsy.

"Dan jawabannya?," tanya Aiman.
 
"Negatif. Tidak juga membaik. Anak lesen gak hebat. Seorang di sini mungkin rata-rata gajinya 4 juta. Tapi jangan salah, 4 juta rupiah compare-nya dengan dolar jadi berapa? Ah jatuh. Gak punya daya beli. Itu makanya data terakhir, orang tidak bisa menghidar dengan pernyataan, satu, jatuhnya kelompok menengah ke bawah sebanyak 9 sampai 10 juta. Yang kedua, orang tidak bisa bilang, tidak bisa menolak kenyataan bahwa sejumlah industri mengalami deindustrialisasi. Diakui oleh Burhanuddin Abdullah (Mantan Gubernur Bank Indonesia). Bahwa telah terjadi deindustrialisasi dini," ungkapnya lagi.

"Yang paling menarik Aiman," sambung Noorsy, "Bank Dunia menyatakan, bahwa kendati Jokowi udah ngebangunlah yang namanya infrastruktur. Biaya logistik menurun hanya 0,3 pesen. Apa poinnya? Sri Mulyani bilang, iya kita tidak bisa bersaing dengan negara tetangga soal biaya logistik. What's the point? Tidak ada artinya pembangunan yang namanya infrastruktur, kalau logistik tidak bisa bersaing. Indikator berikutnya, PMI perhari ini, bahkan indeks keyakinan konsumen menurun," pungkasnya dengan suara meledak-ledak.

"Nah, poinnya kalau bicara tadi balik ke geng (geng solo dan sebagainya), saya bilang tadi nih, ini bukan soal geng dalam pengertian negatif. Ini geng bisa jadi dalam pengertian kelompok. Nah sekarang pertanyaan, ini kan posisinya kalau dibalikin begini, Prabowo sedang melanjutkan apa? Kan dibalik pernyataan geng itu, adalah Prabowo sedang melanjutkan apa? Kalau memang kita ketahui di era SBY kayak gitu, di era Jokowi kayak gitu, orang bertanya, Prabowo mau kemana nih? Kenapa begini?
Dalam ilmu kebijakan namanya ada dua. Apa yang discontinue, apa yang continue. Apa yang diputus tidak berlanjut, apa yang berlanjut?. Nah ketika orang-orang Jokowi kemudian duduk lagi dalam kabinet, namanya berlanjut. Nah berlanjut apa? Berlanjutlah muncul hak undang-undang cipta kerja, yang ternyata tidak menciptakan kerja. Muncullah undang-undang IKN, yang kemudian tidak berdaya apa-apa itu IKN. Muncullah undang-undang kesehatan, yang membuat rakyat Indonesia sesungguhnya, membuat rakyat Indonesia sesungguhnya tidak punya kedaulatan dalam kesehatan. Tunduk kepada badan kesehatan dunia.

"Artinya Anda mengatakan harus ada perubahan radikal?," tanya Aiman.

"Beda pengertian perubahan yang kita lakukan secara baik-baik dengan perubahan radikal. Saya semalam menyatakan di sebuah TV, sama seperti pernyataan tadi, teman-teman komisi 11 terhadap yang namanya Purbaya Yudhi Sadewa. Diperlukan pemikiran out of the box, karena situasi sekarang bukan situasi yang kemarin. Situasi sekarang adalah perang hybrid, perang totalitas. Maka ketika dihadapi dengan business as usual (bisnis biasa/program biasa), biasa-biasa saja, dia tidak akan menyelesaikan masalah. Nah itu kalau kita mau ambil ke situ (business as usual). Lalu kalau rakyat mau bersuara tentang ini, maka denger rakyat, kenapa kemudian malah naikin pajak 12%? kan masalah. Kenapa kemudian malah mengurangi transfer ke daerah? dari 27% sampai 29% turun dia menjadi 25%, turun lagi sekarang menjadi 20%. Berat. Tau gak, hari ini berita apa? Sejumlah hotel dan restoran terancam tutup karena transfer ke daerah makin berkurang, sehingga tidak berdaya. Apa poinnya? Salah alokasi, miss allocation. Dampaknya tidak melahirkan stabilisasi, dampaknya tidak ada rasa keadilan. Artinya yang Anda bicara tentang radikal, perbaiki dulu model berpikir fiskalnya, perbaiki dulu model berpikir moneternya, baru bicara ekonomi sosialnya. Karena dampak dari fiskal dan moneter itu adalah seperti yang kita bahas ini sekarang. Baru kita masuk ke dalam sisi politik. Berdampingan dia mikirnya mustinya. Begitu Aiman," tukasnya.

Aiman pun kemudian melempar kesempatan kepada Plt Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan.

"Sepertinya Bung Andi ada penyataan tadi?," tanya Aiman.

"Ya, kan kalau kita lihat tadi. Jokowi memperdalam, Pak Jokowi pada saat pemerintahan yang kita lihat bagaimana Indonesia bagian timur. Di Papua, di NTT, dan di daerah Indonesia Timur yang lainnya. Itu perubahan yang sangat signifikan. Kalau dibilang logistiknya itu tidak jalan. Saya rasa mereka semua juga merasakan bahwa logistik itu berjalan. Apa yang dibangun secara infrastruktur oleh Pak Jokowi itu memang ya kalau kita lihat pasti juga ada plus dan minusnya itu. Tapi kita ngelihatkan untuk jangka panjang. Bukan ngelihat pada sekarang. Kita akan melihat pada 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan. Dimana anak-anak cucu kita yang akan menikmati, akan melaksanakan itu," jawab Andi menyanggah Noorsy.

Noorsy yang diberi kesempatan lagi bicara oleh Aiman kemudian menjawab lugas.

"Eh, cara berpikirnya sederhana. Kalau jangka pendek udah kacau, Apa lagi jangka panjang?," respons Noorsy.

Andi menyundul lagi "Kalau kita bicara jangka, ini namanya pembangunan jangka panjang. Apalagi disinggung tadi tentang IKN. IKN itu untuk ke depan. Anda profesor ya.
Anda adalah seorang guru besar, ya kita bukan siapa-siapa. Tapi kan kita menggambarkan apa yang dirasakan oleh masyarakat yang paling bawah sekarang. Kita tidak bicara masalah teoritik"

Noorsy pun membalas Andi, "Gue bilangin sama lo ya. Yang dirasakan masyarakat bawah sekarang gue makin miskin. Yang dirasakan masyarakat sekarang daya beli gue gak ada"

"Siapa yang bilang makin miskin? Paham lah kita kalau Bang Ichsan itu ya, Kalau bicara ekonomi paling jago lah. Ekonomi mikro paling jago, ekonomi makro juga jago. Tapi kan kalau saya ini. Saya melihat kenyataan yang ada. Apapun yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya. Kemudian dilanjutkan oleh pemerintah sekarang. Dalam sistemnya itu adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan tidak dirasakan katakan untuk sekarang. Katakan lah misalnya MBG (Makan Bergizi Gratis). Apa yang dirasakan? Nanti akan dirasakan kira-kira lima tahun kemudian. Bagaimana cara berpikir anak-anak kita," timpal Andi menepis Noorsy.

Kemudian Noorsy bertanya kepada Andi, "Saya boleh bertanya gak? Boleh ya? Berapa rata-rata pertumbuhan ekonomi era Joko Widodo?

Aiman yang menjawab "5 persen".

"Oh ya? mana ada 5 persen. Wah, di bawah lima," tegas Noorsy dengan suara lantang.

"5 persen. 5 persen, betul," timpal Andi sebelum Noorsy melanjutkan.

Noorsy membantah Andi lagi dengan suara lantang. "Mana 5 persen?. Baca BPS, baca BI, baca kementerian keuangan. Pakai data dong ngomong. Jangan asal nyebrek"

"Lah ini kenyataan yang kita terima," jawab Andi.

Aiman juga menimpali "Dari BPS kan yang disampaikan 5 persen. Kalau menurut Bung Ichsan berapa?"

"Enggak. BPS gak menyampaikan segitu. Rata-rata di Joko Widodo. BI juga gak menyatakan itu. Kementerian keuangan juga tidak menyatakan itu. Angkanya 4,7 persen. Era SBY masih jauh lebih baik. Di atas 5. Nah Prabowo Subianto dengan timnya menyatakan mereka mau naik dari 5,2 ke 5,4 ke 6 ke 7 dan ke 8 persen. bertahap mereka. Pertanyaan ini menunjukkan tadi yang saya bilang. Apakah itu diikuti dengan? Karena Joko Widodo itu kemarin, ICORnya. ICOR itu tau kan? Incremental Capital Output Ratio (rasio atau perbandingan antara tambahan modal/investasi baru dengan tambahan output/pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan untuk satu unit output). Besarnya tambahan akan meningkatkan output. Kalau dia makin besar, artinya tidak efisien. BI laporannya 6,2 sampai 6,5.
Apa poinnya? Tidak efisien. Cocok sama penelitian bank dunia. Apa hasilnya? Hasilnya tadi yang saya bilang, jangka pendeknya tadi lahir kemiskinan, lahir pengangguran, hancurnya daya beli. Jangka panjangnya, deindustrialisasi," terangnya lagi.

Noorsy pun melanjutkan, "Apa poinnya? Kesalahan struktural, bukan fungsional. Kesalahan struktural fundamental. Wah itu seru. Seru, artinya apa? Seluruh pemikir-pemikir yang ada di pemerintahan ini, mestinya menggunakan otaknya, Aiman. Keras gue ngomong nih. Menggunakan otaknya. Kenapa mereka sekarang inkonsisten? Antara output jangka pendek sama output jangka panjang?. Gak bisa cuman sekedar business as usual. Gak bisa cuman sekedar berbisnis mainstream. Gak bisa. Trump aja nunjukin kok dia keluar dari mainstream. Anda tahu apa yang terjadi di Amerika? Decline and Fall Neoliberalism.
Apa yang terjadi di Amerika sekarang? Pax Americana menjadi Pax Judaica. Apa yang terjadi dengan cerita Trump gagal dengan Putin? Dia yang memaksa India dan Cina untuk tunduk dan patuh. Dan tetap dilawan oleh India dan Cina. Apa poinnya? Gak bisa business as usual, gak mungkin. Anda tadi bicara tentang bahwa ada di kanan (kiri), ada di Amerika dan ada di Cina. Lalu kehadiran Prabowo Subianto kemarin, di 80 tahun (Kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok) di Beijing itu, itu memberi pesan apa? Fair dong kita jawab? Memberi pesan apa? Itu yang saya sebut hubungan hybrid war to the totality war. From totality war to the hybrid war. Siapa yang menjawab di negeri ini kayak gini? Bahkan saya sudah sampai tesis kedua Aiman. Ini perang non-militer. Apa poinnya? Anak-anak ini (sambil menunjuk ke mahasiswi yang duduk di sampingnya) terlibat perang. Cuma mereka tidak sadar mereka terlibat perang. Apa poin paling terlibatnya? Mereka semua masuk dalam civility war. Sudah masuk dalam civility war. Apa poinnya? Tadi, New Endowment for Demokrasi, menyusupi itu semuanya, lewat yang namanya media sosial," urai Noorsy dengan suara kencang nan meledak-ledak.

Aiman pun bertanya "Anda melihat bahwa demokrasi (Indonesia) saat ini liberal, dan harus dihapuskan?"

"Bukan dihapuskan. Harus kita perbaiki demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan harus kita perbaharui," pungkas Noorsy menutup.

(fer/nusantaraterkini.co)