Ichsanuddin Noorsy: Reformasi Sistem Kunci Perbaikan Ekonomi Nasional

Nusantaraterkini.co,JAKARTA – Ekonom senior Ichsanuddin Noorsy menegaskan bahwa perbaikan ekonomi Indonesia tidak bisa sekadar mengandalkan kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani melakukan reformasi total terhadap sistem dan regulasi yang menjadi akar stagnasi ekonomi nasional.

​"Ada sekitar 115 undang-undang yang harus diubah karena sangat berpihak terhadap ekonomi neoliberalisme. Jika ingin ekonomi maju, maka sistemnya yang harus direstrukturisasi," ujar Ichsanuddin, Selasa (21/7/2026).

​Ia menilai sistem yang ada saat ini membuat Indonesia tidak konsisten dalam menjalankan kebijakan ekonomi. Kondisi tersebut, menurutnya, berdampak pada menurunnya kepercayaan investor serta melemahkan daya saing nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Ichsanuddin juga menyoroti sejumlah penilaian dari pihak internasional terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Menurutnya, terdapat perusahaan asal China yang memberikan sinyal adanya risiko krisis ekonomi di Indonesia, sementara sejumlah media internasional mulai mempertanyakan arah pengelolaan ekonomi nasional.

Selain itu, ia mengkritisi implementasi program hilirisasi yang dinilai belum memberikan nilai tambah optimal bagi Indonesia. Berdasarkan hasil kajiannya, manfaat ekonomi terbesar justru dinikmati negara lain.

"Ketika hilirisasi dilakukan di China, mereka mampu menghasilkan nilai tambah sekitar 70 hingga 75 persen. Sementara Indonesia hanya memperoleh sekitar 25 persen. Artinya, manfaat terbesar justru mengalir ke luar negeri," ujarnya.

Menurut Ichsanuddin, kondisi tersebut turut berdampak pada penerimaan negara. Ia menilai praktik penghindaran pajak melalui berbagai skema, termasuk tax haven, berpotensi mengurangi penerimaan negara dari PPN, PPh, dan jenis pajak lainnya dalam beberapa tahun mendatang.

Berdasarkan kajian yang dilakukannya, Ichsanuddin memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sulit menembus angka 5,1 persen. Ia juga menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang disebut rata-rata mencapai sekitar 9,38 persen per tahun hingga akhir 2025 dan sekitar 10,2 persen pada 2026, yang dinilai semakin membebani dunia usaha.

Di sektor energi, Ichsanuddin mengkritik wacana kedaulatan energi yang digaungkan pemerintah. Menurutnya, Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap impor energi, khususnya minyak olahan.

Ia mencatat nilai impor energi Indonesia mencapai sekitar 40,183 miliar dolar AS, dengan impor minyak olahan sebesar 17,183 miliar dolar AS. Berdasarkan perhitungannya, tingkat ketergantungan energi Indonesia terhadap impor masih berada pada kisaran 63–66 persen.

"Dengan kondisi seperti ini, jangan terlalu cepat berbicara mengenai swasembada energi apabila persoalan mendasarnya belum diselesaikan," tegasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)