Masyarakat Pati Bakal Gelar Demo Lagi, Pakar Minta Bupati Sudewo Lebih Elegant Mundur

nusantaraterkini.co, JAKARTA - Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu akan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor bupati dan DPRD Pati pada Senin (25/8/2025) pekan depan. Mereka menuntut Bupati Sudewo segera dilengserkan dari jabatannya.

Menanggapi hal itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, mengatakan pemimpin wajib mendengar, apalagi rakyat tahu jika ada jabatan disalahgunakan, maka jalan terbaik bagi Bupati Sudewo adalah mengembalikan amanah sebagai jalan terhormat.

“Bupati Pati harus berani memilih jalan mulia itu, dan DPRD tidak boleh tutup mata harus segera memproses dan mengevaluasi Bupati. Karenanya disarankan Bupati lebih baik mundur daripada memimpin Pemerintahan tanpa kepercayaan masyarakat,” kata Azmi Syahputra, Selasa (19/8/2025).

Azmi menambahkan, lebih baik mengembalikan jabatan kepada pemilik amanah yakni rakyat merupakan sekaligus menjadi pilihan terhormat yang masih tersisa.

“Seorang pemimpin tidak boleh menunggu dipaksa turun, justru dengan kerelaan mundur ia menunjukkan bahwa ia masih menghormati rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan,” lanjut dia.

Bupati Pati Sudewo, menurut Azmi, tidak bisa mengelak dari wujud pelayanan maupun penilaian rakyatnya. Oleh sebab itu, guna menjaga kewibawaan jabatan dan memberi teladan kepada generasi berikutnya, mundur dari jabatan Bupati merupakan pilihan yang paling bijaksana.

“Karenanya atas keadaan ini pula hendaknya DPRD Kabupen Pati harus akif menjalankan fungsinya sebagai representasi rakyat. DPRD dan jajarannya harus hadir mengambil langkah segera, tegas dan terukur. Setidaknya mengadakan rapat Pansus untuk selanjutnya memproses maupun mengevaluasi kinerja kepala daerah, agar tidak muncul preseden keliru termasuk kegaduhan dalam masyarakat,” ucapnya.

Lebih lanjut Azmi mendorong agar lembaga penegak hukum melanjutkan proses penyelidikan atas catatan hukum termasuk dugaan tindak pidana korupsi secara proporsional, objektif, dan cepat.

Jika benar Bupati Pati ikut nyata dan turut serta dalam dugaan tindak pidana korupsi, kata dia, maka harus segera diproses dan harus pula ada pengganti Bupati untuk hal ini. Sebab perbuatan korupsi merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Termasuk perilaku korupsi telah merendahkan etika pemimpin dimana pemimpin akan jatuh rendah wibawanya.

“Karenanya tugas berat saat ini ada di pundak DPRD sebagai wadah representasi rakyat. Karenaya harus mengambil sikap politik yang tegas, mengambil langkah dan upaya keberanian untuk mengkoreksi, menegur dan menuntut pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Pati demi menjaga marwah demokrasi dan meredam suasana kegaduhan masyarakat,” pungkas Azmi.

Sebelumnya, Koordinator demo Ahmad Husein mengatakan demonstrasi pada 25 Agustus nanti akan lebih besar dari demo pertama pada 13 Agustus 2025 kemarin. Pusat demo akan berada di depan kantor DPRD Pati.

"Iya besok di depan kantor DPRD. Tuntutan mendesak segera memakzulkan Sudewo. Kami minta hak angket dipercepat," ujar Husein.

Namun untuk demo jilid 2 pihaknya tidak membuka posko donasi, melainkan posko pengawalan proses hak angket. Dan posko pengaduan korban kebijakan Sudewo dan korban kekerasan aparat pada demo 13 Agustus 2025 kemarin.

"Pemasangan posko di depan kantor DPRD akan dilakukan jam 8 nanti," ujar Husein.

Meskipun menamakan diri sebagai aliansi masyarakat Pati Timur, namun ia memanggil seluruh warga Kabupaten Pati untuk ikut andil dalam proses demokrasi ini.

"Besok memakai Masyarakat Pati Timur Bersatu, tetapi mencakup satu kabupaten juga. Besok lebih besar," kata Husein.

Husein dikenal melalui aksi beraninya menantang Sekda Kabupaten Pati Riyoso yang mencoba mengambil alih donasi dari warga. Saat demo pada 13 Agustus kemarin ia ambil bagian sebagai inisiator demo dan juga orator. 

(cw1/nusantaraterrkini.co)