Marwan Cik Asan: Pengentasan Pengangguran Harus Dibarengi Kualitas Pekerjaan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menyoroti masih tingginya proporsi pekerja informal di Indonesia, meski tingkat pengangguran terbuka (TPT) tercatat turun menjadi 4,65 persen pada Mei 2026.

Menurut Marwan, penurunan angka pengangguran patut diapresiasi. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan jika tidak diiringi peningkatan kualitas pekerjaan, kepastian penghasilan, dan perlindungan sosial bagi pekerja.

“Penurunan pengangguran patut diapresiasi. Namun, keberhasilan ketenagakerjaan tidak cukup diukur dari jumlah orang yang bekerja. Pekerjaan yang tersedia juga harus memberikan penghasilan layak, kepastian kerja, dan perlindungan sosial,” kata Marwan, Rabu (28/10/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk bekerja pada Mei 2026 mencapai 148,19 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 87,88 juta orang atau sekitar 59,3 persen bekerja di sektor informal. Sementara itu, proporsi pekerja formal baru mencapai 40,7 persen.

Marwan menilai, besarnya proporsi pekerja informal menunjukkan bahwa tantangan ketenagakerjaan nasional masih cukup besar. Karena itu, pemerintah perlu mendorong investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja formal, produktif, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Ia juga meminta pemerintah memperkuat industri padat karya, seperti tekstil, alas kaki, furnitur, dan pengolahan pangan. Menurutnya, sektor-sektor tersebut memiliki peran penting dalam memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

“Investasi perlu dinilai dari manfaatnya bagi masyarakat, termasuk jumlah pekerjaan formal yang tercipta, tingkat upah, dan keterlibatan tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Selain itu, Marwan menekankan pentingnya dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dukungan tersebut, kata dia, dapat diberikan melalui akses pembiayaan, pelatihan, serta perluasan akses pasar agar UMKM mampu berkembang dan membuka lebih banyak lapangan kerja.

Di sisi lain, ia menilai pendidikan vokasi dan pelatihan kerja perlu diselaraskan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Langkah ini dinilai penting agar tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Marwan mengingatkan, keberhasilan program pelatihan tidak semestinya hanya diukur berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan. Pemerintah juga perlu mengevaluasi tingkat penempatan kerja lulusan serta peningkatan penghasilan setelah mereka menyelesaikan pelatihan.

Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Marwan meminta agenda ketenagakerjaan diarahkan pada sasaran yang terukur. Beberapa di antaranya adalah peningkatan proporsi pekerja formal, perbaikan daya beli masyarakat, dan perluasan jaminan sosial bagi pekerja.

Menurut dia, indikator-indikator tersebut penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi turut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui pekerjaan yang lebih layak dan berkelanjutan.

“Capaian penurunan pengangguran harus menjadi pijakan untuk memperbaiki kualitas pekerjaan. Masyarakat perlu memperoleh pekerjaan yang memberikan kepastian penghasilan, perlindungan, dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan,” tutur Marwan. 

(LS/Nusantaraterkini.co)