Marak Gagal Ginjal Anak, Komisi IX DPR Pastikan Panja GGL Sudah Dibentuk

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay ambil suara soal maraknya kasus gagal ginjal yang dialami anak-anak belakangan ini.

Dia menyoroti kerawanan jajanan di sekolah lantaran tidak terpantau oleh orang tua murid.

Saleh mengungkap, Komisi IX DPR sudah membentuk panja GGL (Gula, Garam, dan Lemak) demi menindaklanjuti penyakit masyarakat, khususnya pada anak-anak. Dia menyebut sampai saat ini panja sudah mulai bekerja.

"Komisi IX DPR telah membentuk panja GGL (Gula, Garam, dan Lemak). Tujuannya adalah untuk menelusuri sejauh mana dampak dari penggunaan ketiga hal tersebut dalam menimbulkan penyakit di masyarakat. Sejauh ini, panja sudah banyak mengundang pihak terkait untuk memberi keterangan. Kesimpulan sementara, pemberian gula, garam dan lemak yang berlebihan sangat mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat," katanya, Senin (12/8/2024).

Dia menyebut maraknya gagal ginjal pada anak-anak telah lama menjadi perhatian DPR RI. Menurutnya, hal itu dipicu dari kadar gula, garam, dan lemak yang melewati batas yang diperbolehkan.

"DPR telah lama gelisah melihat fenomena ini. Akhirnya, beberapa bulan lalu disepakati membuat panja GGL. Dari laporan yang masuk, konsumsi gula, garam, dan lemak di Indonesia kadang melewati batas yang diperbolehkan," ucap politikus PAN ini.

"Mungkin salah satunya juga mengakibatkan gagal ginjal. Dan ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit ginjal adalah salah satu penyakit yang banyak diderita masyarakat. Dan termasuk paling banyak menguras dana BPJS Kesehatan," lanjut dia.

Saleh juga menyebut pihaknya menyoroti rawannya jajanan sekolah yang menjadi salah satu faktor penyebab gagal ginjal pada anak-anak. Menurutnya, jajanan sekolah sangat rawan lantaran tidak terpantau oleh orang tua.

"Makanan dan jajanan di sekolah itu sangat rawan. Sebab, orang tua tidak bisa mengawal anaknya untuk memilih jajan. Tidak jarang, sepulang sekolah anak tiba-tiba sakit," ujar dia.

Karena itu lah, dia berpendapat pemerintah harus segera melakukan evaluasi terhadap makanan dan jajan yang beredar di Indonesia, terutama jajan yang sering dikonsumsi di sekolah-sekolah. Dia minta Pemerintah tegas memberikan sanksi jika ada yang salah dan melewati batas.

"Yang diawasi tidak hanya makanan yang pabrikan. Tetapi juga makanan diproduksi dan dijual bebas oleh masyarakat. Kita tahu ya, kalau soal dagang, kadang lebih pragmatis. Yang penting laku. Soal nutrisi dan kesehatan, sering sekali dilupakan," tutur legislator Sumut ini.

"Kalau jajanan, yang dilombakan itu, rasa. Kalau rasa enak, laku. Kalau tidak, ya ditinggal. Mau tidak mau, produsen terpaksa memasukkan GGL dalam batas yang berlebihan. Aturan di kita harus disesuaikan lagi. Selama ini sudah ada. Tetapi mungkin masih perlu ditingkatkan lagi. Apalagi, makanan di Indonesia sekarang banyak juga yang dari luar negeri," pungkasnya.

(cw1/nusantaraterkini.co)