Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Wihadi Wiyanto menegaskan pemberantasan korupsi menjadi langkah utama dalam memastikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Menurut Wihadi, visi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan “tidak ada lagi korupsi” harus dipahami dan diterjemahkan dalam strategi konkret oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
“Angka korupsi ini bukan suatu hal yang tidak mengkhawatirkan, tapi sejak awal Presiden Prabowo untuk penegakan hukum dalam setiap pidato mengatakan tidak ada lagi korupsi. Jadi Bappenas harus memahami langkah-langkah kedepannya dengan memberi sesuatu fasilitasi untuk pemberantasan korupsi,” ujar Wihadi, Sabtu (15/3/2025).
Baca Juga : RUU BUMN Didorong Perkuat Profesionalisme dan Akuntabilitas, Legislator: tak Boleh Ada Intervensi Politik!
Menurut Wihadi, komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi tidak hanya menciptakan pemerintahan yang bersih, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor.
Berdasarkan data Transparency International, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2023 berada di angka 34/100, dan peningkatan tata kelola yang lebih transparan dapat mendorong angka ini naik dalam beberapa tahun ke depan.
Selain itu, Wihadi menyoroti pentingnya hilirisasi dan investasi sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi. Namun, ia menekankan tanpa integritas dan transparansi, kebijakan ekonomi yang ambisius tidak akan berjalan optimal.
Baca Juga : Legislator Harap uu pariwisata atasi kebocoran ekonomi nasional
“Kita butuh hilirisasi juga dengan investasi, tetapi semua itu harus dilakukan dengan tata kelola yang bersih dan akuntabel,” tegas legislator dapil Jatim IX ini.
(cw1/nusantaraterkini.co)
