Launching Katalog Elektronik V6, MenPAN-RB Dorong Produk Dalam Negeri Melalui Regulasi Pemerintah

Nusantaraterkini.co - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah meluncurkan launching Katalog Elektronik V6. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyebut sebagai salah satu fokus RB Tematik, belanja produk dalam negeri melalui e-katalog menjadi salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi. 

"Terkait dengan belanja produk dalam negeri sekarang kita jadikan item penilaian reformasi birokrasi, maka sekarang sistem yang ada di LKPP langsung in line dengan sistem di Kementerian PANRB, jadi kita bisa lihat belanjanya," ujar Anas, dalam keterangan tertulis, seperti dikutip detikcom, Jumat (29/3/2024).

"Begitu juga produk katalog lokal dan seterusnya, sehingga kalau mau nilai RB-nya naik harus tunjukkan transaksinya," imbuhnya dalam program Launching Katalog Elektronik V6, di Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Peran LKPP sebagai agent of change adalah mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui regulasi dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan demikian, LKPP dan jajaran mendapatkan sebuah apresiasi atas di lakukannnya peluncuran Katalog Elektronik V6.

Anas menilai, government procurement mendorong pelayanan pemerintah semakin cepat dan berdampak kepada masyarakat.

"Government procurement versi 6 ini sebetulnya adalah bagian dari contoh bagaimana kita mendorong pelayanan lebih berkualitas karena lebih transparan, lebih cepat, dan tentu lebih profesional," ungkap mantan Kepala LKPP tersebut.

Kemudian, LKPP juga telah mengurai perbaikan tumpang tindih kebijakan terutama terkait pengadaan dan jasa. LKPP mengajarkan terkait perubahan paradigma orientasi input ke orientasi outcome.

"LKPP juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita dari input oriented kepada outcome oriented, kita tidak lagi bagaimana proses yang panjang tapi bagaimana dampaknya," imbuh Anas.

Hal ini sejalan dengan salah satu fokus RB tematik yaitu percepatan prioritas aktual presiden, sebab, berkaitan dengan reformasi birokrasi tematik, LKPP berperan mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui regulasi dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, serta bertanggung jawab untuk memperkuat platform pengadaan. 

"Apa yang dikerjakan dengan LKPP ini in line dengan target Bapak Presiden (Joko Widodo), ini bukan program Menpan-RB tapi ini program Bapak Presiden yang kami simplifikasi supaya lebih berwujud dan terukur di lapangan," tutur Anas.

Disebut, pemerintah saat ini tengah fokus pada percepatan transformasi dan keterpaduan layanan digital. Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyampaikan kesuksesan transformasi digital menjadi tolok ukur kesuksesan LKPP, karena digitalisasi telah menjadi salah satu instrumen utama LKPP.

Menurutnya, LKPP fokus mengedepankan platform e-katalog dalam metode pengadaan e-purchasing. Hal tersebut relevan dalam pencapaian arahan Presiden terkait pengadaan yaitu pro produk dalam negeri, pro Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK), cepat efisien dan bebas daripada korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Lebih jauh disampaikan, dengan dilakukannya pembaharuan katalog elektronik tersebut diharapkan dapat terjadi lompatan kinerja pengadaan Indonesia yang lebih baik dan lebih besar lagi ke depannya.

"Besar harapan kami semuanya dengan diluncurkan e-katalog versi 6.0 ini akan terjadi lompatan kinerja pengadaan indonesia yang lebih baik dan lebih besar lagi kedepannya, baik dari sisi jumlah tayang produk, karna sistemnya lebih responsif tidak membingungkan simpel dan mudah diakses dari berbagai jenis perangkat," ungkap Anas.

Anas juga berharap dari sisi nilai transaksi juga dapat meningkat karena sistem e-katalog versi 6.0 sudah dirancang end to end, serta memperluas penggunaan e-katalog dengan ketahanan sistem yang lebih tangguh.

(Ann/Nusantaraterkini.co)
Sumber: detikcom