Lalu Niqman Zakir Dorong DPD RI Bertransformasi Menjadi Parlemen Digital

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Deputi Bidang Administrasi DPD RI, Lalu Niqman Zakir, mendorong Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan transformasi kelembagaan secara menyeluruh menuju parlemen digital. 

Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat fungsi representasi daerah sekaligus meningkatkan efektivitas lembaga dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Menurut Lalu Niqman, transformasi DPD RI tidak cukup hanya dengan memanfaatkan teknologi digital dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. 

Lebih dari itu, diperlukan perubahan mendasar terhadap tata kerja, pola kelembagaan, serta pendekatan anggota DPD RI dalam merespons persoalan daerah.

Ia menilai DPD RI perlu mengembangkan model kerja yang sesuai dengan tujuan awal pembentukan lembaga tersebut, yakni sebagai representasi kepentingan daerah, bukan sekadar meniru pola kerja DPR RI.

“DPD RI harus bertransformasi menuju parlemen digital. Transformasi ini bukan semata-mata pemanfaatan teknologi, melainkan transformasi kelembagaan secara keseluruhan agar lebih efektif dalam bekerja,” ujar Lalu Niqman usai bedah buku di Fakultas Administrasi, Kampus UI, Depok, Kamis (22/10/2026)

Ia menjelaskan, persoalan yang dihadapi daerah bersifat kompleks dan lintas sektor. Mulai dari pembangunan, pemerataan kesejahteraan, pengurangan kesenjangan antarwilayah, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik, seluruhnya membutuhkan pendekatan yang menyeluruh.

Karena itu, anggota DPD RI dituntut memiliki pemahaman multid sektor agar mampu melihat persoalan daerah secara utuh dan merumuskan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Lalu Niqman juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat penyerapan aspirasi masyarakat. Menurutnya, fungsi representasi tidak seharusnya hanya berjalan ketika anggota melakukan kegiatan reses, tetapi harus berlangsung secara berkelanjutan.

“Digitalisasi tidak cukup berhenti pada pelaksanaan pemilu. DPD RI harus mampu menyerap aspirasi masyarakat setiap saat, sehingga kebijakan yang diperjuangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah,” katanya.

Ia menambahkan, pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), dapat membantu DPD RI menghimpun, mengeksplorasi, dan mengelola aspirasi masyarakat. Data yang terkumpul kemudian dapat dimanfaatkan untuk menyusun rekomendasi serta rumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

*Perkuat Kantor Daerah sebagai Pusat Kecerdasan*

Selain transformasi digital, Lalu Niqman mengusulkan penguatan kantor DPD RI di daerah sebagai pusat kecerdasan atau regional intelligence center. Kantor daerah diharapkan tidak hanya menjadi tempat administratif, tetapi juga pusat pengetahuan dan analisis bagi anggota DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Menurutnya, penguatan fungsi kantor daerah dapat membantu anggota DPD RI memahami karakteristik, potensi, dan berbagai persoalan di wilayah yang diwakilinya. 

Dengan demikian, aspirasi masyarakat dapat diolah menjadi masukan kebijakan yang lebih terukur dan berbasis data.

Kantor daerah juga diharapkan mampu melakukan analisis serta memproyeksikan berbagai kemungkinan dampak dari kebijakan pemerintah terhadap masyarakat dan pembangunan daerah.

“Sudah saatnya kantor DPD RI di daerah diperkuat sebagai pusat kecerdasan dan pusat pengetahuan bagi anggota DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah, termasuk menawarkan rumusan kebijakan kepada pemerintah,” ujarnya.

Ia berpandangan, penguatan kelembagaan tersebut dapat menjadi salah satu cara bagi DPD RI untuk meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan nasional, meskipun lembaga tersebut memiliki batasan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagi Lalu Niqman, kewenangan konstitusional memang penting, tetapi efektivitas lembaga juga sangat ditentukan oleh desain kelembagaan, sistem kerja, dan kemampuan memanfaatkan teknologi untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

(LS/Nusantaraterkini.co)