KPU, Disdukcapil dan Kemenkumham DKI Jakarta Bersinergi Penuhi Hak Pilih Warga Binaan

KPU, Disdukcapil dan Kemenkumham DKI Jakarta Bersinergi Penuhi Hak Pilih Warga Binaan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta bersinergi untuk menyelenggarakan pemilu umum yang ditujukan bagi warga binaan.

Hal ini mereka sampaikan saat menggelar konferensi pers di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Rabu (7/2/2024).

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun. Selain itu turut hadir Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata dan Kepala Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin.

Dalam kesempatannya, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menyampaikan kesiapan KPU Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan layanan pindah memilih dan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Dia juga menyajikan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara secara berjenjang yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin menyampaikan tertib administrasi kependudukan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

"Sinergi dengan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta telah lama terjalin dan kami lanjutkan dalam memastikan data para warga binaan di Lapas dan rutan serta anak didik LPKA di lingkungan DKI Jakarta," jelasnya.

Selain itu, sambungnya, Disdukcapil DKI Jakarta menjamin blanko KTP aman, sehingga tidak perlu lagi menggunakan surat keterangan (suket).

"Apabila masih tetap tidak memiliki KTP maka IKD/identitas kependudukan digital serta biodata terbitan dukcapil bisa digunakan pada saat pencoblosan nanti," jelasnya.

Sedangkan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta sendiri memastikan seluruh data warga binaan tersampaikan dengan akurat dan tepat waktu di seluruh TPS khusus.

Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun menyebutkan pihaknya telah melaksanakan pemantauan bersama Tim Satgas Netralitas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta yang telah dikukuhkan pada Januari lalu serta telah menyelenggarakan simulasi pelaksanaan Pemilu pada Lapas/Rutan/LPKA.

"Kami dan jajaran telah menyusun strategi agar proses pemungutan suara pada TPS Khusus berjalan dengan lancar dan efisien," ujarnya.

Dia pun menegaskan komitmen Kanwil Kemenkumham untuk mendukung kelancaran proses pemilihan umum di wilayahnya.

"Data pemilih di TPS Lokasi Khusus untuk mengakomodir pemilih atau warga binaan yang sedang menjalani masa pidana di dalam Lapas/Rutan/LPKA dan tidak dicabut hak pilihnya oleh Pengadilan," tandasnya.

Ibnu memaparkan, adapun jumlah warga binaan yang terdata sebagai pemilih pada Lapas/Rutan/LPKA di wilayah DKI Jakarta per tanggal 6 Februari 2024 berjumlah 14.291 orang dari jumlah Warga Binaan 15.040 orang (95,01%) Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta telah mempersiapkan dan memfasilitas TPS di lokasi khusus di Lapas/Rutan/LPKA sejumlah 56.

Ibnu menyatakan bahwa Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta memberikan apresiasi kepada Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Dukcapil Propinsi DKI Jakarta atas sinergitas dan kolaborasi yang efektif dalam pemenuhan hak pilih warga binaan dalam Pemilu Tahun 2024.

"Tim Satgas Netralitas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta akan memantau langsung pelaksanaan pemilu di 8 Lapas/Rutan/LPKA di wilayah DKI Jakarta," pungkasnya.

(akb/nusantaraterkini.co)