Komisi X DPR Dorong Peningkatan Anggaran Pendidikan di Wilayah Indonesia Timur

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Akses dan fasilitas serta infrastruktur pendidikan di wilayah Indonesia Timur, seperti Maluku, membutuhkan banyak pembenahan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, rata-rata lama sekolah masyarakat di Provinsi Maluku masih di bawah 10 tahun.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mendorong peningkatan anggaran pendidikan di Indonesia Timur, khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

“Untuk Daerah 3T, kami berikan prioritas dari sisi penganggaran dan dari sisi program. Memang Daerah 3T ini menjadi konsen Pemerintahan Pak Prabowo, baik pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi," ujarnya, Selasa (10/12/2023).

Pernyataan itu disampaikan politikus PKB itu setelah turun ke sejumlah sekolah di wilayah Indonesia, termasuk Maluku dalam rangka Reses Masa Persidangan Tahun Sidang 2024-2025.

Hadrian mengatakan, pihaknya juga mendorong penambahan beasiswa seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan BIP (Beasiswa Indonesia Pintar Kuliah).

"Program ini bertujuan, untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang membutuhkan perhatian lebih,” urainya.

Disisi lain, Hadrian juga berharap Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi dapat terus bersinergi dengan DPR RI dan Pemerintah Pusat untuk merumuskan formula terbaik dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah Maluku.

”Semua upaya tersebut dilakukan secara terukur untuk merumuskan formula terbaik dalam meningkatkan mutu pendidikan sehingga masyarakat bisa segera menikmati pendidikan yang berkualitas secara merata di seluruh Indonesia,” lanjutnya.

Selain itu, Hadrian juga menyampaikan bahwa masalah kekurangan tenaga pengajar di daerah 3T di Indonesia hingga kini belum menemukan solusi yang tepat.

“Kami mendorong pemerintah agar dalam upaya pemerataan guru, wilayah 3T, termasuk Maluku yang sangat kekurangan tenaga pengajar, mendapat perhatian khusus,” ucap legislator dapil NTB ini.

Menurutnya, ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mendistribusikan guru secara merata ke wilayah tersebut. Salah satunya dengan menetapkan kebijakan mengenai skema transfer guru, yaitu mengirimkan guru dari daerah yang memiliki kelebihan tenaga pengajar ke daerah yang kekurangan.

Langkah tersebut diperlukan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan berdaya saing di masa depan.

(cw1/Nusantaraterkini.co)