Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Komisi X DPR mendorong pembukaan layanan penerbangan harian dari dan menuju Bandara Rembele, Bener Meriah, Aceh. Layanan ini akan memudahkan proses penanganan bencana menyusul terputusnya akses darat di sejumlah titik penghubung Bener Meriah, Aceh Tengah, Bireuen, dan Lhokseumawe.
Anggota Komisi V DPR Ruslan M. Daud mengatakan kondisi masyarakat di dataran tinggi Gayo saat ini sangat kritis karena jalur darat tidak dapat dilalui, sehingga warga terisolasi tanpa kepastian kapan akses kembali normal.
“Masyarakat harus berjalan kaki puluhan kilometer menuju Bireuen atau Lhokseumawe hanya untuk membeli kebutuhan pokok atau melanjutkan perjalanan. Mereka melewati jalur berlumpur dan rawan longsor. Kami mendorong agar segera dilakukan pembukaan penerbangan Bandara Rembele untuk mempermudah mobilitas pascabencana,” katanya, Kamis (11/12/2025).
Baca Juga : Prabowo Instruksikan Sekolah Baru Wajib Punya Lapangan Bola, Komisi X: Cetak Atlet Nasional
Ruslan juga menyoroti lumpuhnya kegiatan ekonomi akibat terhentinya distribusi barang karena kendaraan logistik tidak dapat melintas.
“Banyak usaha lumpuh total. Distribusi barang berhenti. Ini bukan hanya bencana alam, tapi juga bencana logistik. Penerbangan adalah satu-satunya jalur hidup yang tersisa,” kata mantan Bupati Bireuen periode 2012–2017 itu.
“Kami berharap Wings Air dapat membuka penerbangan setiap hari. Jika memungkinkan, dua kali sehari dari Medan dan Banda Aceh menuju Rembele dan sebaliknya,” ujarnya.
Baca Juga : Kekerasan Pendidikan Tembus 1.000 Kasus, DPR Kritik Gagalnya Relasi Edukatif di Sekolah
Ruslan menambahkan bahwa ia telah berkoordinasi dengan otoritas Bandara Rembele dan Kementerian Perhubungan untuk memastikan izin operasional tidak menjadi kendala.
“Saya sudah meminta Kepala Bandara Rembele mempercepat proses perizinan. Ini kondisi darurat, tidak boleh diberlakukan prosedur seperti masa normal. Semua harus bergerak cepat. Ada ribuan nyawa yang bergantung pada layanan transportasi udara,” tegas legislator dail Aceh ini.
Ia menekankan bahwa dalam situasi bencana, birokrasi harus menyesuaikan kebutuhan di lapangan dan tidak menjadi hambatan.
(cw1/nusantaraterkini.co).
