Komisi IX DPR Pastikan Perlindungan Hukum Ojol Tanpa Ubah Status Kemitraan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Komisi IX DPR memastikan pengemudi ojek online (ojol) tetap mendapat perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan.

DPR juga menyatakan aspirasi pengemudi ojol yang ingin mempertahankan status sebagai mitra akan menjadi perhatian dalam pembahasan regulasi tersebut.

Status kemitraan selama ini dinilai memberikan fleksibilitas bagi pengemudi ojol untuk mengatur waktu dan pola kerja mereka.

Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, menegaskan regulasi yang tengah disusun tidak boleh justru mengurangi kesempatan pengemudi ojol untuk mendapatkan penghasilan.

Menurutnya, kebutuhan utama para pengemudi adalah adanya perlindungan dan kepastian hukum, tanpa menghilangkan fleksibilitas yang menjadi salah satu pertimbangan mereka bekerja sebagai mitra platform digital.

“Teman-teman ojek online menyampaikan bagaimana mereka bisa terlindungi, bagaimana mereka mendapatkan kesejahteraan. Dan kita dari Komisi IX DPR RI bersama Ibu Ketua, Ibu Nihayatul, ini betul-betul ingin memberikan payung hukum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini,” kata Irma, Selasa (29/9/2026).

Irma mengatakan, Komisi IX DPR akan terus melibatkan komunitas pengemudi ojol dalam proses pembahasan RUU. Dialog dinilai penting agar aturan yang nantinya disahkan tidak hanya disusun dari sisi regulasi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata para pekerja di lapangan.

Ia memastikan dirinya bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh akan mengawal aspirasi para pengemudi ojol selama proses pembahasan berlangsung.

“Nanti saya dan Bu Nihayatul (Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh) yang akan mengawal teman-teman,” tegasnya. 

(LS/NUsantaraterkini.co)