Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita

Siswa Pariaman Keracunan MBG Hingga Muntah Darah, Komisi IX DPR Curiga Bisnis dan Desak Kompensasi BGN

Sebanyak 86 siswa Pariaman dilaporkan keracunan usai mengonsumsi MBG. Komisi IX DPR mendesak pengawasan SPPG dan kompensasi korban.

Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago menyoroti kasus 86 siswa di Kota Pariaman, Sumatera Barat, yang diduga mengalami keracunan usai menyantap program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga mengakibatkan muntah darah, Selasa (15/9/2026). (foto: istimewa)
Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago menyoroti kasus 86 siswa di Kota Pariaman, Sumatera Barat, yang diduga mengalami keracunan usai menyantap program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga mengakibatkan muntah darah, Selasa (15/9/2026). (foto: istimewa)
A A

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Musibah keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memicu keprihatinan mendalam Parlemen. Sebanyak 86 siswa di Kota Pariaman, Sumatera Barat, dilaporkan mengalami gejala keracunan hebat hingga muntah darah usai mengonsumsi sajian MBG pada Senin (14/9/2026).

​Tragedi ini direspons keras oleh Anggota RI, Irma Suryani Chaniago. Ia mengecam kelalaian fatal pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang membiarkan hidangan tidak layak sampai ke tangan anak sekolah.

​"Kami turut prihatin pada penerima manfaat yang menjadi korban kecerobohan SPPG," kata Irma kepada Nusantaraterkini.co, Selasa (15/9/2026).

Menurutnya, kasus keracunan yang terjadi berulang kali patut menjadi perhatian serius Badan Gizi Nasional (BGN). Terlebih, BGN saat ini tengah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap SPPG yang dinilai belum memenuhi persyaratan.

"Bagaimana sebenarnya yang terjadi? Dalam kondisi BGN sedang melakukan evaluasi besar-besaran untuk memperbaiki SPPG yang tidak memenuhi syarat, malah kejadian keracunan semakin banyak," ujar politikus NasDem ini.

Irma mengatakan setidaknya ada dua hal yang perlu dicermati dalam mencegah kasus serupa kembali terjadi.

Pertama, menyangkut kelayakan fasilitas SPPG. Menurutnya, SPPG harus memiliki standar higienis yang memadai, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta kapasitas freezer yang cukup untuk menyimpan bahan mentah.

"Kedua, mungkin juga ada faktor persaingan bisnis. Oleh karena itu, kesiapan CCTV di dapur dan saat makanan ditaruh di ruang persiapan juga perlu diperhatikan," jelas legislator dapil Sumsel II ini.

Ia menekankan pentingnya pengawasan berlapis sebelum makanan didistribusikan ke sekolah. Kepala SPPG, kata Irma, wajib melakukan pemeriksaan akhir terhadap makanan yang akan diangkut guna memastikan tidak ada makanan yang basi atau tidak layak konsumsi lolos ke penerima manfaat.

"Pada saat makanan akan diangkut ke sekolah, kepala SPPG wajib melakukan kontrol kembali makanan yang akan didistribusikan agar makanan basi tidak lolos ke penerima manfaat," tegas Irma.

Selain aspek pencegahan, Irma juga menyoroti perlunya perlindungan bagi siswa yang menjadi korban. , kata dia, telah menyampaikan kepada BGN agar memberikan kompensasi kepada korban yang membutuhkan perawatan berkelanjutan.

"Kami dari Komisi IX sudah menyampaikan kepada BGN terkait kompensasi bagi mereka yang betul-betul harus dilakukan perawatan berkelanjutan," katanya.

Sementara bagi korban yang tidak membutuhkan perawatan berkelanjutan, Irma meminta agar tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai di rumah sakit hingga kondisinya pulih. Kasus keracunan di Pariaman menambah daftar kejadian yang menjadi sorotan dalam pelaksanaan program MBG. 

"Pengawasan terhadap SPPG harus diperketat agar program pemenuhan gizi tersebut tidak justru membahayakan kesehatan penerima manfaat," pungkasnya.

 (LS/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru