Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman mengkritisi penetapan tim Operation Management Office Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 yang diisi kurang lebih 25 persen kader PSI.
Alex mempertanyakan proses dan siapa yang menyeleksi para kader PSI tersebut.
"Kita bukannya bermaksud meragukan kompetensi personel yang ditetapkan, tapi publik perlu tahu siapa yang menyeleksi dan prosesnya," tanyanya heran, Jumat (7/3/2025).
Sebagai informasi, terdapat 43 orang yang menjadi bagian dari tim FOLU Net Sink. Sebanyak 12 di antaranya merupakan kader PSI. Diketahui, lembaga itu dibiayai dana hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
"Dana hibah ini semestinya lebih banyak dihabiskan untuk membiayai program. Melihat lampiran SK yang ditandatangani Menhut Raja Juli Antoni, sepertinya harapan itu tak bakal terwujud," ujarnya.
Baca Juga: Dipanggil Sebagai Kader PSI, Jokowi Berikan Pesan ke Paslon Amir-Jiji: Titip Kota Binjai
Alex menilai Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tidak sedang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dia mengatakan hal itu setelah mencermati personel yang mengisi tim FOLU Net Sink 2030 periode sebelumnya.
Jangan Sampai Jadi 'Proyek Basah'
Senada itu, Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan mengingatkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni jangan sampai FOLU Net Sink justru jadi 'proyek basah'.
"Yang utama transparansi dan kompetensi perekrutan harus dijalankan, apalagi di tengah Presiden melaksanakan efisiensi anggaran tentu informasi pengangkatan pejabat dengan gaji fantasis akan menjadi sorotan publik, jangan sampai rakyat melihat kental dengan konflik kepentingan," katanya.
Daniel mengatakan rekrutmen pejabat harusnya sesuai dengan keahlian. Dia mewanti-wanti peluang FOLU Net Sink menjadi sekadar 'proyek basah' Kementerian Kehutanan.
"Rekrutmen pejabat/pegawai harus sesuai dengan keahliannya jangan sampai jabatan hanya diisi oleh orang tanpa adanya latar belakang yang memahami tupoksi dalam hal ini soal kehutanan. Jangan Sampai FOLU Net Sink jadi 'proyek basah'," ucap dia.
Legislator dapil Kalbar ini juga menegaskan program ini merupakan ujian bagi Indonesia. Menurutnya, jika ini dikelola sembarangan, maka hanya sekadar menjadi ilusi.
Baca Juga: Muzani: Kader Gerindra Harus Jadi Contoh Penyelenggara Pemerintahan yang Baik dan Bersih
"Ini akan menjadi ujian bagi Indonesia dalam memenuhi komitmen iklim global. Jika program sepenting ini dikelola dengansembarangan maka target netral karbon 2030 hanya akan jadi ilusi. Publik harus terus mendesak transparansi, karena krisis iklim tidak bisa ditawar dan komitmen menjaga hutan adalah komitmen bersama," ujarnya.
Daniel pun memastikan Komisi IV DPR akan mendalami soal polemik FOLU Net Sink tersebut saat rapat dengan Menhut.
Diberitakan sebelumnya, Raja Juli Antoni mengatakan dokumen yang beredar di masyarakat adalah benar dan otentik dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan.
Dia menyebut revisi struktur OMO FOLU tahun 2025 berisi perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya.
Ia juga menjelaskan OMO terdiri dari ASN, mantan ASN dan pihak eksternal yang dapat membantu Kementerian untuk pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030.
(cw1/nusantaraterkini.co)
