Buntut Wartawan Dikeroyok, Kompolnas Minta Polda Sumsel tak Tebang Pilih

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendesak Polda Sumatera Selatan melakukan proses penegakan hukum secara adil dan tanpa tebang pilih dalam mengusut kasus pengeroyokan terhadap dua wartawan saat meliput unjuk rasa di Mapolda Sumsel.

Kompolnas menegaskan bahwa siapa pun pihak yang terbukti terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap jurnalis maupun mahasiswa harus diproses secara transparan dan dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Komisioner Kompolnas RI Supardi Hamid usai menemui dua wartawan korban pengeroyokan, Mulyadi dan Rahmad, di Ruang Inspektorat Polda Sumsel.

“Kita berharap ini tidak ada tebang pilih. Siapa pun yang terlibat, siapa pun yang memang perlu dimintakan pertanggungjawaban, harus segera kita mintakan pertanggungjawaban,” ujar Komisioner Kompolnas RI, Supardi Hamid, Senin (19/10/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Koalisi Pers Sumsel yang diketuai Ardiansyah, pimpinan media lokal, serta Direktur Intelkam Polda Sumsel Kombes Pol Tony Budhi Susetyo.

Dalam kesempatan tersebut, kedua korban memaparkan fakta kronologi insiden kekerasan yang dialami meski telah berupaya menjelaskan identitas resmi sebagai wartawan saat peliputan.

Supardi menyampaikan jika keterangan dari para korban akan dicermati serta dicocokkan dengan informasi resmi dari kepolisian dan kalangan media untuk menguraikan fakta secara komprehensif.

“Yang penting dan harus segera dilakukan penyelidikan oleh Polda Sumsel adalah memastikan bahwa peristiwa ini terungkap secara terang benderang,” imbuhnya.

Kompolnas menekankan jika pendalaman kasus kekerasan tersebut tidak boleh terbatas pada jurnalis saja, melainkan juga harus menelusuri insiden pengeroyokan yang menyebabkan tiga mahasiswa turut menjadi korban.

Selain penegakan hukum pidana, Kompolnas meminta jajaran Polda Sumsel melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Prosedur Operasional Standar (SOP) pengamanan unjuk rasa.

Evaluasi tersebut mendesak dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat serta menjamin perlindungan hukum bagi wartawan yang menjalankan tugas peliputan di lapangan.

“Kami berharap ini menjadi bahan masukan bagi Polda Sumsel untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait bagaimana penanganan kegiatan penyampaian pendapat, sekaligus bagaimana menjaga keberadaan rekan media saat di tengah demonstrasi,” tuturnya.

Guna mencegah peristiwa serupa terulang, Kompolnas akan mendorong Polda Sumsel menerbitkan aturan teknis yang lebih terperinci sebagai pedoman rigid bagi personel kepolisian saat bertugas di lapangan.

“Kami akan mendorong agar Polda Sumsel membuat ketentuan yang lebih rigid lagi tentang itu, sehingga menjadi pedoman bagi anggota di lapangan,” pungkasnya.

(Tia/Nusantaraterkini.co)