Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita

Khawatirkan Lonjakan Harga, Anggota DPR Kritik Rencana Menaikkan HET Minyakita

DPR kritik rencana kenaikan HET Minyakita, khawatir harga makin melonjak dan membebani masyarakat serta UMKM.

Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan mengingatkan harga berpotensi melonjak tanpa pengawasan ketat pemerintah, Selasa (5/5/2026).(foto: istimewa)
Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan mengingatkan harga berpotensi melonjak tanpa pengawasan ketat pemerintah, Selasa (5/5/2026).(foto: istimewa)
A A

Nusantaraterkini.coJAKARTA - Rencana kenaikan harga eceran tertinggi () menuai kritik dari parlemen. Anggota Komisi VI DPR mengingatkan harga berpotensi melonjak tanpa pengawasan ketat pemerintah.

Nasim menyoroti kondisi harga yang saat ini sudah melampaui sebesar Rp15.700 per liter. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok per 4 Mei 2026, harga rata-rata nasional tercatat mencapai Rp15.915 per liter.

“Dengan HET saat ini saja, harga di pasaran sudah melampaui batas. Bahkan di Pekanbaru harga menembus Rp20 ribu dan di Cirebon mencapai Rp21 ribu per liter. Jika HET dinaikkan tanpa pengawasan, harga dikhawatirkan semakin tidak terkendali,” ujar Nasim, Selasa (5/5/2026).

Sebelumnya, Menteri Perdagangan menyebut rencana penyesuaian harga dipicu oleh kenaikan harga crude palm oil (CPO) dan biaya produksi, bukan akibat program biodiesel. Meski demikian, Nasim menegaskan bahwa stabilitas harga Minyakita tetap menjadi tanggung jawab pemerintah, mengingat dampaknya terhadap ketahanan pangan rumah tangga, khususnya masyarakat menengah ke bawah.

Ia juga mendesak pemerintah memastikan kelancaran distribusi serta menindak tegas praktik penimbunan. Menurutnya, penimbunan dapat memperparah kelangkaan yang mulai terjadi di sejumlah daerah dan mendorong harga semakin melonjak.

“Jangan sampai ada pihak yang menimbun demi keuntungan pribadi. Pemerintah harus hadir melakukan pengawasan langsung di lapangan,” tegasnya.

Selain rumah tangga, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah () disebut sebagai kelompok yang paling terdampak. Nasim mendorong pemerintah mempertimbangkan skema subsidi atau intervensi khusus guna menekan beban produksi.

“Minyakita sejatinya untuk membantu rakyat kecil mendapatkan harga terjangkau. Pemerintah perlu hadir melalui kebijakan yang memastikan masyarakat dan tetap bisa bertahan di tengah tekanan harga,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait