Ketum HMI Yusril: Jangan Nodai Pesta Demokrasi Sumut dengan Narasi Kebencian dan Fitnah

Nusantaraterkini.co, MEDAN - Masa kampanye resmi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 belum dimulai, namun sudah mulai ada berbagai bentuk baliho, selebaran, gerakan demonstrasi, ataupun pemberitaan di media sosial dan media online yang mejurus pada black campaign atau kampanye hitam.

Seperti di Sumatera Utara (Sumut) misalnya, belakangan, gerakan yang menyudutkan salah satu Bakal Calon (Balon) Gubernur Sumatera Utara marak terjadi. Media yang digunakan pun beragam, mulai dari spanduk, baliho, poster, pemberitaan online, hingga aksi demonstrasi.

Melihat situasi itu, Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara (Sumut) periode 2024-2026, Yusril Mahendra Butarbutar meminta agar masyrakat tidak terprovokasi. Karena akan berdampak buruk pada persatuan dan kesatuan bangsa.

"Saya mengajak, meminta dan berharap agar masyarakat tidak terprovokasi dengan segala bentuk gerakan kampanye hitam yang menyudutkan salah satu calon Gubsu. Karena itu bisa mengikis persatuan kita," kata Yusril melalui keterangan tertulis yang diterima Nusantaraterkini.co, Selasa (27/08/2024).

Katanya, gerakan kampanye hitam sangat membahayakan keharmonisan bermasyarakat. Karena memungkinkan memicu gerakan serupa yang dapat menyebabkan konflik horizontal. Dia tak ingin masyarakat menjadi korban atas kepentingan politik para calon kepala daerah.

"Bila gerakan kampanye hitam itu terus-terusan dilakukan bisa membahayakan keharmonisan masyarakat Sumut. Bukan tak mungkin ada gerakan-gerakan tandingan yang menyudutkan calon lain sehingga terjadi gesekan grass root (akar rumput)," khawatirnya.

Lebih lanjut Yursil menuturkan, bila memang ada dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan salah satu calon gubernur, dia meminta agar hal itu diserahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang untuk menanganinya. Tidak perlu ada gerakan-gerakan yang berpotensi memperkeruh perdamaian di Sumut.

"Jangan nodai pesta demokrasi di Sumut ini dengan narasi kebencian, hoax dan fitnah. Itu tidak sehat dalam berbangsa bernegra. Bila memang ada dugaan masalah hukum terhadap salah satu calon, kita serahkan saja kepada pihak berwenang, mereka lebih mengerti soal itu. Ya kita perca lah dengan pihak penegak hukum kita," katanya.

Terakhir, Yusril berharap agar Pilkada di Sumut harus menjadi ajang yang penuh gagasan untuk memajukan provinsi yang heterogen tersebut. Sehingga, katanya, masyarakat Sumut bisa menentukan pilihan atas dasar gagasan para calon, bukan karena faktor kebencian, berita bohong dan fitnah.

"Pilkada Sumut ini harus dipenuhi gagagsan para calon, ide, dan tujuan. Supaya masyarakat benar-benar merasakan pesta demokrasi yang penuh kebahagiaan dan kedamaian serta menentukan pilihan karena pikiran dan harapannya. Bukan karena terpengaruh pada ujaran kebencian, berita bohong dan fitnah. Mari sama-sama berikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat," pungkas Yusril.

(fer/nusantaraterkini.co)