Karhutla Sumsel jadi Prioritas, Menhut Minta Aparat Tindak Tegas Perusahaan Nakal Pembakar Lahan

Nusantaraterkini.co, BANYUASIN - Menteri Kehutanan (Menhut) RI, Raja Juli Antoni menegaskan jika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan menjadi prioritas penanganan pemerintah pusat seiring datangnya fenomena El Nino yang lebih cepat dari perkiraan pada, Jumat (7/8/2026).

Ia meminta aparat penegak hukum tidak ragu menindak tegas perusahaan yang terbukti sengaja membakar lahan untuk pembersihan area secara murah.

Langkah pengawasan ketat ini diinstruksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas guna menekan eskalasi titik api di wilayah rawan Sumsel.

"Jika ada perusahaan nakal yang melakukan cara murah meriah yang dampaknya buruk hingga terjadi karhutla, jangan segan-segan ditindak. Dengan anggaran yang cukup, insyaallah bersama dengan pemda, kita berupaya agar angka karhutla tahun ini tidak sebesar saat El Nino lalu," ujar Menhut Raja Juli Antoni, Jumat (7/8/2026).

Raja Juli menyebut jika siklus El Nino yang biasanya terjadi empat tahun sekali, kini datang lebih awal dengan durasi kemarau yang lebih panjang.

Untuk mengantisipasi kebakaran di daerah rawan seperti Banyuasin dan Ogan Ilir, Kemenhut bekerja sama dengan BNPB menyiagakan lima unit helikopter water bombing serta mengoptimalkan pasukan pemadam darat.

Pemerintah meminta masyarakat dan pihak swasta untuk disiplin tidak melakukan pembukaan lahan (land clearing) dengan cara dibakar selama musim kemarau ekstrem berlangsung.

"Kalau kita lihat data karhutla, biasanya empat tahun sekali terjadi El Nino. Karena datang percepatan pada tahun ini dan kemarau pergi lebih lama, Presiden mengumpulkan menteri terkait. Kita siapkan 5 helikopter water bombing dan pasukan darat siap membantu selama masyarakat dan perusahaan disiplin," imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru mengatakan luas lahan gambut di Sumsel yang mencapai 1,4 juta hektare menjadi faktor utama rentannya terjadi karhutla saat memasuki musim kering.

Seluruh kepala daerah di Sumsel telah menyatakan komitmen untuk melakukan pencegahan dan penanganan dini di wilayah masing-masing.

Guna memperkuat pengawasan di lapangan, Pemerintah Provinsi Sumsel mendorong pemerintah pusat untuk menambah alokasi personel polisi hutan (polhut).

"Penyebab karhutla itu manusia, alam, dan sebagainya. Karena itu, semua kepala daerah di Sumsel sudah berkomitmen untuk bisa mencegah dan mengatasi karhutla. Kami berharap pemerintah pusat menambahkan polisi hutan demi menjaga kelestarian hutan di Sumsel," kata Deru. 

(Tia/Nusantaraterkini.co)