KAMMI Keluhkan Kenaikan PPN 12 Persen Langsung ke Jokowi, Ini Responnya
Ketua Umum PP KAMMI Zaky Ahmad Rivai mengatakan kepada Jokowi bahwa pihaknya menyampaikan kekhawatiran masyarakat terkait kenaikan PPN 12%
Nusantaraterkini.co - Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 turut menjadi sorotan para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Mereka mengeluhkan hal ini secara langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Melansir detikcom, Jokowi menerima langsung Jajaran KAMMI untuk melakukan pertemuan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, (25/3/2024) pagi ini.
Dalam pertemuan itu, Ketua Umum PP KAMMI Zaky Ahmad Rivai mengatakan kepada Jokowi bahwa pihaknya menyampaikan kekhawatiran masyarakat terkait kenaikan PPN 12% harus menjadi perhatian pemerintah.
"Kita sampaikan juga isu-isu yang terjadi di tengah-tengah kita. Isu-isu kerakyatan, terutama PPN, pajak pertambahan nilai yang mau naik 12%. Ini yang menjadi keresahan masyarakat, itu juga sudah kami sampaikan kepada bapak Presiden," ungkap Zaky di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip dari detikcom, Senin (25/3/2024).
Zaky mengaku Jokowi turut merespons kekhawatiran kenaikan PPN yang disampaikan oleh pihaknya. Dia menyebut Jokowi akan mempertimbangkan kebijakan ini bersama dengan jajarannya.
"Bapak Presiden sudah menjawab bahwa beliau akan mempertimbangkan kembali bersama dengan jajaran," sebut Zaky.
Selain itu, KAMMI juga menyampaikan soal keluhan masyarakat mengenai kestabilan harga pangan jelang Idul Fitri.
KAMMI mendorong agar pemerintah menjaga harga pangan agar tidak memberatkan masyarakat.
"Juga tidak lupa kami sampaikan adalah tentang Palestina. Kami sebagai gerakan mahasiswa, sebagai organisasi kepemudaan, ini konsisten untuk terus menyuarakan untuk kemerdekaan Palestina," jelasnya, dikutip dari Kompas.com.
Zaky mengungkapkan, pertemuan KAMMI dengan Presiden Jokowi merupakan permintaan dari pihak KAMMI.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 merupakan kewenangan pemerintah selanjutnya. Itu artinya pelaksanaannya ada di tangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pihak yang memenangkan Pemilu.
Airlangga menyebut, kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 2025 merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Meski begitu, pelaksanaannya akan diperjelas lagi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
(Ann/Nusantaraterkini.co)
Sumber: detikcom
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
OLAHRAGAHasil Liverpool vs MU: The Reds Bantai Manchester United 4-0, Yoro Kartu Merah
M Aribowo·2 jam yang lalu -
-
KOTA MEDANPerayaan Deepavali Terbesar Nasional Hiasi Little India Medan
Herman Saleh Harahap·4 jam yang lalu -
-
SUMSELKapolda Sumsel Serap Aspirasi Jemaat Maha Vihara Maitreya Palembang
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
PERISTIWADua Hari Dicari, Pemancing Hilang Ditemukan Tewas di Perairan Sibolga
Herman Saleh Harahap·5 jam yang lalu -
POLITIKPrabowo Kumpulkan Petinggi Koalisi di Hambalang Bahas Cawapres
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
Moto GPMarquez Kunci Gelar Juara Dunia, Bezzecchi Menang di Portugal
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
SUMUTSeratusan Hektar Lahan Padi di Muara Tais Gagal Panen Akibat Hama Tikus
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu -
SUMSEL5.798 Peserta Padati FORPROV II KORMI Sumsel, Dongkrak Ekonomi Muara Enim
Herman Saleh Harahap·6 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
