Gudang Solar Ilegal Diduga Dibekingi Oknum Aparat, Rajudin Sagala: Ini Ujian Nyali Penegak Hukum!

Nusantaraterkini.co, MEDAN – Wakil Ketua I DPRD Kota Medan, Rajudin Sagala menyoroti dugaan adanya gudang penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis biosolar ilegal di Kota Medan yang santer disebut-sebut dibekingi oleh oknum aparat, Senin (20/7/2026).

Karena itu, dia mendesak aparat penegak hukum (APH) dan Pemerintah Kota (Pemko) Medan segera turun tangan menindak tegas praktik nakal yang disinyalir kuat menjadi biang kerok kelangkaan BBM di masyarakat.

"Sangat kita sayangkan jika berita itu benar. Di sinilah diuji nyali aparat dan penegak hukum untuk mengklarifikasi dan menindak kebenaran berita tersebut," ujarnya.

Ia pun menduga kuat, penimbunan biosolar ilegal yang disalurkan ke pihak tertentu ini merupakan salah satu penyebab utama kelangkaan BBM yang kerap menyulitkan masyarakat.

Para oknum penimbun memborong BBM untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang jauh lebih mahal demi meraup keuntungan berlipat ganda di tengah penderitaan warga.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti modus operandi licik yang digunakan pihak pengelola gudang agar tetap bisa beroperasi meski sudah terdeteksi. Menurutnya, pengelola gudang mencoba "menjinakkan" warga setempat dengan cara memberikan uang, bantuan sosial, hingga ikut menyumbang hewan kurban.

Hal ini yang membuat warga sekitar memilih bungkam dan membiarkan aktivitas ilegal tersebut terus berjalan.

"Anehnya, yang terdeteksi pun masih bisa beroperasi dengan cara menjinakkan warga. Mereka ikut bersosialisasi, kasih uang, ikut berkurban, sehingga masyarakat diam. Ini tidak boleh kita biarkan, apalagi sempat terdengar informasi pernah digerebek, tapi karena ada uang, akhirnya lolos," tegasnya.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Ustaz Rajudin ini juga memberikan peringatan keras terkait dugaan keterlibatan oknum aparat sebagai pelindung atau beking. Ia mendesak agar kepolisian dan Pemko Medan tidak tebang pilih dalam memberikan sanksi.

"Jika memang ada aparat yang melindungi, aparat itu pun harus diberikan sanksi berat. Jangan karena ada aparat, mereka merasa leluasa. Di tengah sulitnya masyarakat mencari BBM, jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang justru mengambil manfaat dan memperkaya diri," tambahnya.

(Cw3/Nusantaraterkini.co)