Nusantaraterkini.co JAKARTA - Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan, wacana pembentukan koalisi permanen sesungguhnya ekspresi ketakutan Presiden akan soliditas parpol pendukung hingga akhir masa jabatannya.
Hal ini disampaikan Lucius menanggapi wacana koalisi permanen ditawarkan Presiden sekaligus Ketum merangkap Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto yang disampaikan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) usia pertemuan parpol koalisi di Hambalang, Bogor.
Pasalnya, ketakutan muncul karena Presiden Prabowo menyandarkan berbagai kebijakannya pada dukungan parpol. Akan jadi persoalan serius bagi Presiden Prabowo jika soliditas dukungan parpol terganggu sehingga mengancam eksekusi program yang diinginkannya.
"Ya, sebenarnya membingungkan sih sikap Presiden Prabowo maupun parpol-parpol kita. Kadang mereka menegaskan istilah koalisi dan oposisi yang dianggap menjadi ciri khas pemerintahan parlementer. Kadang-kadang mereka menunjukan adanya kebutuhan utama akan koalisi itu sembari berharap tak ada parpol yang menjadi oposisi," kata Lucius, Senin (17/2/2025).
Koalisi parpol permanen menurut Lucius memang sesungguhnya tak dikenal dalam sistem politik di Indonesia. Koalisi yang ada di sistem tersebut hanya dikenal pada saat proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
Apalagi, dengan dihapuskannya Presidential Treshold, ke depannya kebutuhan membangun koalisi pada tahap pencalonan presiden dan wapres menjadi tidak dibutuhkan lagi.
"Dan disitulah masalahnya dengan wacana koalisi permanen yang digagas Presiden. Nampaknya ada ketakutan dari Presiden karena penghapusan presidential treshold membuat parpol-parpol tak membutuhkan koalisi untuk Pilpres 2029 mendatang sehingga ancaman koalisi pemerintahan sekarang bisa bubar kapan saja sebelum Pemilu 2029," ujarnya.
Baca Juga: PKB Dukung Penuh Efisiensi Anggaran dan Siap Koalisi Permanen dengan Gerindra Pemilu 2029
Bagi Presiden Prabowo, lanjut Lucius gangguan kesolidan parpol koalisi akan sangat mengancam kestabilan pemerintahannya. Terlebih, tawaran membangun koalisi permanen bagi Presiden Prabowo tak hanya penting bagi kelangsungan pemerintahan periode ini tetapi juga bisa memberikan sedikit kepastian akan kelanjutan jabatannya di Pemilu 2029.
Pada saat yang sama, Lucius menilai, keinginan Presiden Prabowo itu nampak bertolak belakang dengan karakter parpol di Indonesia yang pragmatis. Parpol-parpol pragmatis tersebut saat ini tak sejalan dengan prinsip kerjasama permanen.
Menurutnya bagi parpol kerja sama politik yang dibangun hanya untuk kebutuhan yang aktual saat ini.
"Sulit membayangkan kerjasama permanen itu ketika kepentingan parpol tetiba berubah di tengah jalan atau menjelang Pemilu," tutur Lucius.
Karena itu, Lucius mengatakan, rasanya bukan hal mudah bagi Presiden Prabowo untuk mendapatkan dukungan dari parpol-parpol atas wacana koalisi permanen itu.
"Bagi parpol-parpol, ya selagi bisa mendapatkan keuntungan, mereka akan setia dalam perahu pemerintah sekarang. Kalau Presiden mulai menganaktirikan satu dua parpol anggota koalisi, maka dengan mudah parpol-parpol akan mencari jalan sendiri-sendiri," tegasnya.
Untuk urusan penguatan institusi kepartaian, Lucius mengatakan, wacana koalisi permanen juga nampak tak selaras dengan hal itu. Bagaimana parpol mau membangun tata kelola organisasi yang kuat jika secara permanen terikat dalam satu koalisi?
"Koalisi permanen juga mengancam keragaman sikap politik parpol-parpol. Ini jelas menabrak prinsip demokrasi yang berdasarkan kemajemukan," tandasnya.
Baca JUga: Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Aksi di Mapolrestabes Medan, Tuntut Keadilan Penanganan Perkara
Sedangkan, Jubir Anies Baswedan, Sahrin Hamid, menanggapi wacana ide koalisi permanen yang ditawarkan Presiden Prabowo Subianto kepada koalisi politiknya. Sahrin mengibaratkan ide yang muncul itu tak terjadi di ruang hampa.
"Peristiwa politik apa pun di negeri kita tentu itu tidak terjadi di ruang hampa, apa yang diinisiasi Pak Prabowo membangun koalisi permanen kami hormati sebagai hak mereka berpolitik," kata Sahrin.
Sahrin pun menyerahkan ke publik untuk menilai ide itu. Dia menyinggung pemerintahan Prabowo masih berlangsung 100 hari lebih.
"Dan karena tidak terjadi di ruang hampa maka biar rakyat yang akan memberi penilaiannya karena itu terjadi di usia pemerintahan yang masih 100 hari lebih dikit," ujarnya.
Lebih lanjut, Sahrin mengungkit berbagai polemik yang masih terjadi di Indonesia. Dia yakin ide yang dimunculkan Prabowo akan disambut rakyat jika pemerintahan berjalan mengutamakan kepentingan rakyat.
Ide Cemerlang
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan partainya mendukung ide koalisi permanen yang ditawarkan Presiden Prabowo Subianto. Jazilul mengatakan wacana itu sebagai ide cemerlang.
"Hemat saya ini ide brilian Pak Prabowo, kami angkat topi," kata Jazilul
Menurut Jazilul, tidak ada alasan bagi PKB menolak gagasan koalisi permanen yang diajukan Prabowo. Dia menjamin PKB akan masuk dalam gerbong koalisi tersebut.
Baca Juga: BREAKING NEWS, Presiden Prabowo Umumkan Susunan Kabinet Merah Putih, Ini Daftar Lengkapnya
"Kami pastikan masuk dalam barisan koalisi permanen bila agendanya menomersatukan kepentingan rakyat," ujar Jazilul.
Jazilul mengatakan ide dari Prabowo soal koalisi permanen itu juga telah terpikirkan sejak lama oleh PKB. Dia menyebut koalisi permanen diyakini bis membuat jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran semakin solid hingga diharapkan bisa cepat memberi manfaat kepada masyarakat.
"Setahu saya sudah lama PKB berharap adanya koalisi permanen yang solid, efektif dan produktif dalam kerangka percepatan kesejahteraan," katanya.
Ide koalisi permanen dari Prabowo itu disampaikan Ketum PKB sekaligus Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) setelah menghadiri acara silaturahmi kebangsaan di kediaman Prabowo, Hambalang, Jawa Barat. Cak Imin mengatakan Prabowo menawarkan koalisi permanen di hadapan elite parpol koalisi.
"Intinya, memperkuat koalisi. Kita, Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan," kata Cak Imin.
(cw1/Nusantaraterkini.co)